Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Pemerintah Perlu Evaluasi Format Rekrutmen CPNS Guru 2021

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi rencana pemerintah yang tidak lagi membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 07 Januari 2021  |  09:48 WIB
Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Serba Guna Balekota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). -  ANTARA / Adeng Bustomi
Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Serba Guna Balekota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). - ANTARA / Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin rekrutmen guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan guru nasional merupakan langkah yang dapat menurunkan mutu pendidikan kedepannya.

Dia meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana pemerintah yang tidak lagi membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. 

"DPR Menolak dengan tegas rencana pemerintah yang tidak membuka rekrutmen CPNS guru di tahun 2021," kata Azis, Rabu (6/1/2021).

Politisi Partai Golkar itu mendorong pemerintah untuk lebih melakukan pemetaan lebih baik terhadap kebutuhan dan penempatan guru PNS di seluruh Indonesia. 

Jangan sampai, kata dia, wilayah terdepan dan terluar terganggu dengan kegiatan belajar mengajar karena tidak memiliki guru PNS dan tenaga pendidik tambahan atau honorer yang berimbas pada penutupan sekolah.

Azis juga meminta pemerintah untuk membicarakan persoalan guru baik PNS dan PPPK dengan DPR RI sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan terkait guru, sehingga dapat mencari solusi dalam menyelesaikan kebijakan dan permasalahan guru.

"Seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dan kordinasi terlebih dahulu dengan komisi-komisi terkait di DPR RI seperti Komisi II yang bermitra dengan Mendagri dan BKN, Komisi X yang membidangi pendidikan serta Komisi XI dari sisi Anggaran,"pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr CPNS Azis Syamsuddin
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top