Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya buka suara soal gonjang-ganjing politik yang terjadi beberapa pekan terakhir.
Politisi Partai Gelora itu menyoroti kinerja wakil rakyat yang kurang cepat merespons dinamika di tengah masyarakat. Padahal, dengan hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR, wakil rakyat bisa menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang semakin kuat.
Dia juga mendorong para anggota DPR menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.
"Anggota DPR, apalagi yang menyebut diri oposisi jangan menganggap ribut di media dapat mengganti tugasan investigasi mereka dengan menggunakan hak bertanya, interpelasi, dan angket. Kalian beda dengan kami, rakyat. Kalian kebal, dapat gaji, fasilitas. Ayo kerja yang bener!," demikian cuit @Fahrihamzah, Jumat (1/12/2020).
Fahri menjelaskan bahwa pemilu lalu menambah 15 anggota DPR menjadi 575 orang. Penambahan itu artinya penguatan representasi dan keterwakilan di DPR. Seharusnya dengan penguatan tersebut perasaan terwakili semakin kuat.
"Tapi belakangan ini perasaan terwakili melemah. Gejolak di tengah masyarakat tak terasa mengguncang perdebatan di DPR," jelasnya.
Padahal menurutnya kegaduhan yang terjadi belakangan ini, harusnya juga bergejolak di Senayan. Dia bahkan mengatakan apapun caranya, harus ada sambungan aspiratif.
"Inilah cara kerja fungsi representasi dalam demokrasi. Makanya mereka disebut “wakil rakyat”. Mereka tidak saja mewakili tapi harus nampak mewakili," tegasnya.
Sebelum cuitan itu dilontarkan lewak akun media sosialnya, Fahri sempat menyindir Menkopolhukam yang tidak membuka ruang diskusi saat memberikan penjelasan resmi tentang pelarangan FPI.
Dalam cuitannya terdahulu, Fahri mengatakan hampir semua pengambil kebijakan mengimumkan pelarangan FPI adalah para doktor dan guru besar. Sebuah pertanda bahwa keputusan ini adalah karya orang-orang pintar.
Namun menurutnya pernyataan Mahfud yang tidak membuka diskusi ihwal pembubaran FPI, kalau kata Fahri, hal ini menunjukkan orang-orang pintar seolah mengangap rakyat pasti mengerti dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah.
