Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mendukung sikap tegas Menlu Retno Marsudi yang mengoreksi isu propaganda soal kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel yang dilansir oleh media Israel.
Terkait isu yag disebarkan media lokal Jerusalem Post tersebut, Hidayat meminta agar pemerintah kompak dan konsisten menerapkan sikap politik luar negeri Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Karena itu politisi PKS tersebut setuju dengan pembatalan program calling visa (kunjungan) warga Israel untuk masuk ke Indonesia.
Menurutnya, propaganda semacam itu memang perlu secara cepat ditanggapi. Pemerintah, jelasnya, harus sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten melaksanakan amanah konstitusi yakni pembukaan UUD 45.
"Bahwa seluruh penjajahan di dunia harus dihapuskan. Dan masyarakat internasional juga sangat tahu bahwa israel menjajah Palestina dan mengabaikan berbagai resolusi DK/SU PBB soal negara Palestina,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (15/12/2020).
Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berharap Menlu menegaskan posisi Indonesia soal persoalan Palestina. Dia menilai isu tersebut merupakan isu sentral bagi politik luar negeri Indonesia sehingga pemerintahan negara lain juga perlu mengetahuinya.
“Menlu seharusnya bisa memahamkan konsistensi sikap terhadap Palestina ini secara utuh kepada presiden dan para menteri yang lain, agar semua kompak satu kata dan satu sikap, sehingga tidak ada lagi kementerian yang membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya laksanakan amanah konstitusi itu,” ujarnya.
Baca Juga
Hidayat Nur Wahid menilai sikap itu perlu diimplementasikan oleh Presiden atau jajaran kementerian lainnya, dengan menutup celah sekecil apapun termasuk pembukaan kembali calling visa warga Israel untuk masuk ke Indonesia.
“Pemerintah harusnya juga membatalkan calling visa untuk warga Israel itu, sebagai bukti bahwa sikap politik luar negeri Indonesia memang benar-benar sejalan dengan amanah konsitusi,” kata Anggota dari Daerah Pemilihan Jakarta II.
Sebelumnnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mencabut pelayanan calling visa bagi warga negara Israel.
Politisi PKS ini meminta pemerintah berhati-hati karena pelayanan calling visa bagi warga Israel bisa semakin menekan warga Palestina yang sekarang masih dalam jajahan Israel.
"Saya kira pemerintah perlu hati-hati untuk memberikan calling visa bagi Israel. Karena Israel ini kalau mengarah kepada normalisasi, record-nya makin dinormalisasi, makin diajak damai dia makin brutal terhadap warga Palestina yang dijajah," kata Sukamta, di sela Rapat Paripurna DPR sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (11/12/2020).
