Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rencana Penerbitan Calling Visa Buat Israel Terus Menuai Polemik

Penerbitan calling visa buat israel terus menuai polemik, sejumlah politisi menganggap bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 01 Desember 2020  |  08:10 WIB
Bendera Palestina dipasang berderet di Lembah Yordania, Tepi Barat. - Bloomberg/Kobi Wolf
Bendera Palestina dipasang berderet di Lembah Yordania, Tepi Barat. - Bloomberg/Kobi Wolf

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengkritisi niat pemerintah yang berkukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurutnya, pemerintah kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan” tegas Kharis dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (1/12/2020).

Abdul Kharis menilai bahwa langkah Kemenkumham tersebut bertolak belakang dengan sikap Kementerian Luar Negeri.

Dia mengaku masih ingat perkataan Menlu yang selalu dekat isu Palestina. Sikap Menlu  menurutnya sudah bagus namun begitu Menkumham didalam mengambil langkah terbitkan calling visa hal itu tidak saja bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menampar muka pemerintah sendiri.

Perlu diketahui Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012.

Pemerintah telah menetapkan delapan negara calling visa, yaitu Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia..

“Sebagai salah satu wakil rakyat Indonesia yang gandrung akan keadilan dan kemanusiaan saya minta agar Pemerintah membatalkan pemberian calling visa kepada Israel” tutup Kharis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

israel calling visa
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top