Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tolak Normalisasi RI-Israel, Fadli Zon: Bukan Ungkapan Anti-Yahudi

Hal ini disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon dalam Webinar BKSAP DPR RI dan Parliamentarians for Al-Quds, Senin (30/11/2020).
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 30 November 2020  |  17:40 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mendatangi kantor KPU di Jakarta, Jumat (3/5/2019)/JIBI - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mendatangi kantor KPU di Jakarta, Jumat (3/5/2019)/JIBI - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon mengatakan normalisasi antara Indonesia dengan Israel tidak dibenarkan. Dia pun meminta kebijakan pemberian visa bagi warga Israel dihentikan.

Hal ini disampaikan dalam Webinar BKSAP DPR RI dan Parliamentarians for Al-Quds, Senin (30/11/2020). Dia mengatakan Indonesia selamanya akan menentang pendudukan Israel di atas tanah Palestina.

“Untuk bagsa kita, menormalisasi hubungan dengan Israel tidak dapat diterima. Oleh karena itu kita harus hentikan kebijakan pemberian visa kepada warga Israel,” tegasnya.

Bahkan, dia juga mengajak dunia internasional untuk mengisolasi Israel dari interaksi dengan bangsa lain, terutama melalui kegiatan ekonomi misalnya kampanye memboikot produk israel.

Fadli menegaskan hal ini bukanlah suatu ungkapan antisemit (anti Yahudi), tetapi merupakan respons terhadap kekeraskepalaan Israel.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembukaan calling visa pertama kali diumumkan pada Jumat (20/11/2020). Kebijakan ini disebut Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, telah berlaku per Senin (23/11/2020).

Terdapat delapan negara yang menjadi subjek calling visa, termasuk Israel, Afghanistan, Guinea, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia.

Calling visa adalah layanan penerbitan visa yang dikhususkan untuk negara-negara yang kondisi atau keadaannya dinilai pemerintah memenuhi tingkat kerawanan tertentu.

Fadli Zon menegaskan bahwa upaya Israel untuk menduduki Palestina telah berlangsung selama tujuh dekade. Hal ini dimulai sejak pencurian tanah pada 1948 dan berlanjut dengan Perjanjian Oslo pada 1993 (disaksikan oleh Presiden AS Bill Clinton, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat) dan Deal of Century yang memalukan

Rencana tersebut telah membuat politik Israel menjadi lebih kuat. “Normalisasi yg dilakukan oleh negara Arab dianggap sebagai kemenangan Israel, tapi saya garis bawahi normalisasi adalah suatu kesalahan,” ungkapnya.

Untuk itu, Fadli Zon menggalang suara dari dunia internasional untuk terus mengerahkan upaya diplomasi dari berbagai kalangan yakni pemerintah, parlemen, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Dia juga mengungkapkan kelegaan dengan berakhirnya rezim Donald Trump yang dinilai telah memberikan dukungan luar biasa kepada Israel.

“Sekarang kami berharap dengan penerusnya, Joe Biden untuk melakukan langkah yang lebih baik daripada pendahulunya. Adanya kebutuhan untuk menciptakan Palestina yg berdaulat dengan Al-Quds Jerussalem sebagai ibukota yang abadi.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

israel kemenkumham Fadli Zon
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top