Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 untuk tidak cepat puas.
Doni menyebutkan tingkat potensi penyebaran Covid-19 masih terbilang tinggi selama penghitungan suara berlangsung.
"Hari ini saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor," kata Doni dalam konferensi pers di BNPB pada Rabu (9/12/2020).
Kendati angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan berada di atas 89 persen hingga 96 persen, Doni meminta masyarakat untuk tidak berpuas diri.
"Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," tuturnya.
Lebih lanjut, Doni meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan siapa pun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Baca Juga
"Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," kata dia.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menegur 128.000 pemilih yang kedapatan melanggar protokol kesehatan di tengah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Hal itu diungkapkan oleh Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah setelah mempelajari perilaku 227.492 orang di 34.014 titik yang ada di 229 Kabupaten atau Kota.
“Jumlah orang yang ditegur sampai dengan sekarang per detik ini sudah ada 128 ribu pemilih yang diingatkan untuk protokol kesehatan,” kata Dewi dalam konferensi pers di BNPB pada Rabu (9/12/2020) siang.
Menurut dia, Provinsi Sumatra Utara menjadi daerah yang paling banyak mendapatkan teguran. Disusul oleh Provinsi Bali, Riau dan Jawa Timur.
“Saat ini laporan yang kita lihat, 43.000 foto kita terima dari daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada yang berjalan di Indonesia,” kata dia.
