Bisnis.com, JAKARTA - Ketua The United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP) Benny Wenda secara tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat pada Selasa (3/12/2020).
Sontak, nama Benny Wenda pun ramai menjadi bahan perbincangan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dunia.
Pada pertengahan 2019, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebutkan Benny Wenda yang saat ini "terpaksa" tinggal di Oxford, Inggris. Benny pun dicap sebagai pegiat separatisme Papua Barat yang memiliki rekam jejak kriminal.
Dikutip pada situs Kemenlu pada Kamis (3/12/2020), pernyataan yang diterbitkan pada 19 Juli 2019 ini terkait dengan protes Indonesia kepada Dewan Kota Oxford, Inggris yang memberikan penghargaan kebesaran kepada Benny Wenda.
"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu pada point kedua dikutip Bisnis, Kamis (3/12/2020).
Lantas, siapa sebenarnya sosok Benny Wenda? Dikutip dari situs BBC News pada Kamis(3/12/2020), Benny merupakan mantan calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Baca Juga
Melalui laporan ini, juru bicara Keduataan Besar Indonesia di Inggris mengatakan bahwa Benny adalah pembangkang di Papua. Benny bahkan disebutkan telah membunuh pekerja konstruksi sipil pada Desember 2018.
Namun, Benny Wenda mengecam pernyataan Kemlu RI. Dia mengatakan pemerintah Indonesia telah membuat tuduhan tanpa bukti yang kredibel untuk mengintimidasi kampanye damainya.
Saat ini, pemimpin ULMWP tersebut berstatus sebagai orang yang diasingkan atau exile oleh pemerintah Indonesia.
Dikutip dari Wikipedia pada Kamis (3/12/2020), Benny diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili pada 2003.
Sebelum mendeklarasikan terbentuknya pemerintahan sementara Papua Barat, Benny Wenda sempat mengeluarkan surat yang meminta referendum dan kebebasan rakyat Papua Barat.
Surat ini yang ditampilkan Evening Report pada Kamis (9/7/2020). Isi surat menyebutkan bahwa masyarakat Papua Barat menolak otonomi daerah khusus dan meminta referendum dan kebebasan.
"Hanya ada satu solusi yang adil, demokratis dan layak untuk West Papua: hak kami untuk menentukan nasib sendiri, yang dilaksanakan melalui referendum kemerdekaan," tulis Benny Wenda dikutip Kamis (3/12/2020).
Sementara itu, situs bennywenda.org saat ini tidak bisa diakses karena diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
