Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Moeldoko: Digitalisasi Kartu Prakerja Jadi Pola Baru Birokrasi

Dengan bantuan teknologi, pemerintah meyakini pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 November 2020  |  21:05 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan konsep digitalisasi dalam Kartu Prakerja dapat menjadi pola baru pelayanan birokrasi di Tanah Air.

Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pelayanan birokrasi mengedepankan digital dan melayani.

"Penerapan digitalisasi dalam Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan," ujar Moeldoko, dilansir dari Antara, Senin (23/11/2020).

Moeldoko menegaskan digitalisasi harus menjadi pola baru bagi birokrasi. Dengan bantuan teknologi, ia meyakini pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan digitalisasi yang dilakukan Program Kartu Prakerja bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, misalnya di kementerian/lembaga, hingga ke tingkat pemerintah daerah.

“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Moeldoko, salah satu kementerian/lembaga yang sedang menuju ke arah pelayanan digital adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah. Targetnya, program sertifikasi tanah bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.

Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menyampaikan Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui tiga medium yakni Instagram, Contact Center (email dan telepon) dan chatting online.

“Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang bagi kami untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

reformasi birokrasi digitalisasi kartu prakerja

Sumber : Antara

Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top