Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan konsep digitalisasi dalam Kartu Prakerja dapat menjadi pola baru pelayanan birokrasi di Tanah Air.
Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pelayanan birokrasi mengedepankan digital dan melayani.
"Penerapan digitalisasi dalam Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan," ujar Moeldoko, dilansir dari Antara, Senin (23/11/2020).
Moeldoko menegaskan digitalisasi harus menjadi pola baru bagi birokrasi. Dengan bantuan teknologi, ia meyakini pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan digitalisasi yang dilakukan Program Kartu Prakerja bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, misalnya di kementerian/lembaga, hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Baca Juga
“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” jelasnya.
Sejauh ini, lanjut Moeldoko, salah satu kementerian/lembaga yang sedang menuju ke arah pelayanan digital adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah. Targetnya, program sertifikasi tanah bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.
Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menyampaikan Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui tiga medium yakni Instagram, Contact Center (email dan telepon) dan chatting online.
“Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang bagi kami untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.
