Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polri: Pendekatan Tiap Daerah Soal Covid-19, Kunci Sukses Pilkada 2020

Polri menilai kesuksesan Pilkada 2020 bergantung pada pendekatan yang berbeda di tiap daerah pemilihan terkait pencegahan Covid-19.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono/Antara-HO/Polri
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono/Antara-HO/Polri

Bisnis.com, JAKARTA - Polri menilai pendekatan yang berbeda tiap daerah dalam mencegah penularan Covid-19 menjadi kunci utama dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono mengaku optimistis terhadap kelancaran agenda politik akbar yang digelar di 270 daerah pemilihan pada 9 Desember 2020 tersebut.

"Mengenai potensi kerawanan, berbeda di masing-masing daerah, karena itu, pendekatan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di antara masing-masing daerah," kata Argo dalam siaran pers, Rabu (18/11/2020).

Dia berharap sisa waktu yang ada bisa dieliminir potensi kerawanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan rapat dengan Komisi II DPR RI untuk mengatasi kerawanan-kerawanan.

"Pada awal tahun, DPR juga telah melakukan rapat dengan Menko Polhukam untuk mencegah kerawanan-kerawanan," jelas Azis.

Dia berharap penyelengaraan Pilkada Serentak tidah hanya sekedar sukses memilih figur tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, juga harus dilihat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengingatkan sejumlah potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020. Pertama, berdasarkan hasil survei Oktober 2020 sebanyak 40 persen responden menyatakan tidak akan hadir di TPS akibat pandemi Covid 19.

"Ini jumlah yang besar mengingat partisipasi Pilkada tidak lebih 76 persen," jelas Djayadi.

Selain itu, pandemi Covid 19 telah meningkatkan jumlah pengangguran dan orang miskin. Dua kondisi itu, berisiko maraknya terjadi money politics terutama di tahapan akhir jelang pelaksanaan Pilkada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper