Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah selama 7 bulan terakhir berupaya meringankan beban perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Program ini diklaim telah menyentuh 115,04 juta keluarga penerima manfaat.
Dana tersebut direalisasikan ke berbagai program, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), Sembako, BST (Bantuan Sosial Tunai), Kartu Prakerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.
Presiden Joko Widodo dalam sebuah pernyataan video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020) mengatakan bahwa hal itu dilakukan di tengah keterbatasan keuangan negara.
“Saya mengambil risiko untuk mengatasi masalah ini,” kata Jokowi dalam video tersebut.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp203,9 triliun dan naik menjadi Rp239,53 triliun untuk mendukung upaya-upaya tersebut, khususnya terkait perlindungan sosial.
Adapun, secara detail per 30 September 2020, dia menyampaikan bahwa PKH telah tersalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total nilai Rp36,3 triliun. Sebanyak 2 juta keluarga penerima PKH juga merasakan bansos beras dengan total nilai Rp1,05 triliun.
Baca Juga
Selain itu ada pula program Sembako dan program Sembako Jabodetabek yang telah menyentuh 21,3 juta keluarga dengan realisasi anggaran Rp36,86 triliun.
Video ini juga menampilkan realisasi anggaran BST yang telah mencapai Rp4,62 triliun dan telah dirasakan oleh 9 juta keluarga. Adapula program Diskon Listrik yang menyedot Rp6,97 triliun APBN dan telah dirasakan 31,4 juta keluarga.
Kemudian BLT Non-Jabodetabek telah tersalurkan kepada 9,2 juta keluarga dengan total anggaran Rp25,54 triliun. Pemerintah juga telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 7,6 juta keluarga senilai Rp12,28 triliun.
Program-program pemerintah tersebut juga menyasar para karyawan maupun pelaku usaha yang pendapatannya berkurang maupun hingga kehilangan pekerjaan. Di dalamnya ada program kartu prakerja yang telah dirasakan 5,48 juta keluarga dengan realisasi anggaran Rp19,46 triliun.
Sementara itu sejumlah pekerja yang tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan yang berpendapatan kurang dari Rp5 juta memperoleh Subsidi Gaji dengan total nilai Rp13,98 triliun. Pemerintah mengklaim telah menyalurkan subsidi gaji kepada 11,65 juta pekerja.
Pemerintah membantu para pelaku usaha terdampak melalui Bantuan Presiden (Banpres) Produktif dan Banpres Modal Kerja. Total nilai yang telah disalurkan dari program tersebut ialah Rp17,8 triliun kepada 7,41 juta keluarga.
Namun, Jokowi menilai masih ada potensi peningkatan yang dapat dilakukan dari segala program yang telah bergulir.
"Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi bekerja mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus terus kita perbaiki. Masih banyak kerja keras yang perlu dikerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan, mencari yang lebih baik," kata Presiden.
Terkait hal itu, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan kebijakan ke depan. Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membuka keran masukan terhadap kebijakan-kebijakan.
