Bisnis.com, JAKARTA – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengunggah video menyebutkan agar daerah baik provinsi, kabupaten, kota dan lainnya agar jangan 'sok-sokan' lockdown.
Tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahral Adian menjelaskan bahwa makna dari pernyataan itu tidak keras.
"Itu hanya mengingatkan bahwa lockdown itu bukan pilihan. Kebijakan kan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] dari awal kan berbeda dengan lockdown," jelasnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (4/10/2020).
Menurutnya, Jokowi hanya ingin mengimbau agar jangan ada yang kebablasan sampai melockdown wilayahnya karena memang sudah membebani perekonomian warga. Adapun, yang diarahkan adalah pembatasan sosial berskala mikro.
"Jadi yang sungguh-sungguh sudah merah itu yang dilakukan khususnya berskala mikro. Kesehatan dan ekonomi harus ditemukan keseimbangannya," imbuhnya
Ungkapan 'Jangan sok-sokan' ini, kata Doni, hanya masalah diksi, dan tidak perlu diperdebatkan.
Baca Juga
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam video itu mengetengahkan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor 1 atau hal yang harus diutamakan. Namun, jelas dia, memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi.
Pasalnya, kata presiden, mengorbankan ekonomi sama saja dengan mengorbankan hidup puluhan juta orang. Oleh karena itu, pemerintah terus menerus mencari harus mencari keseimbangan yang pas antara kedua aspek itu.
"Saya dan seluruh jajaran pemerintah berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak usah sok-sokan akan me-lockdown provinsi kota atau kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah agar tidak menyebar," tegas Jokowi.
