Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

'Sunat Massal' Hukuman Koruptor, ICW: Kinerja Penegak Hukum Sia-Sia

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut putusan demi putusan PK yang mengurangi hukuman koruptor telah meruntuhkan rasa keadilan masyarakat.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  21:04 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah). - Antara
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah menyunat hukuman 23 koruptor yang perkaranya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK). Teranyar ada mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang disunat hukumannya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut putusan demi putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi.

"Sejak awal ICW memang sudah meragukan keberpihakan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (1/10/2020).

Kurnia mengatakan Kesimpulan itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan data ICW tahun 2019, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

"Jadi, bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi jika lembaga kekuasaan kehakiman saja masih menghukum ringan para koruptor?" Katanya.

Dia menjabarkan terdapat dua implikasi serius akibat putusan PK tersebut. Pertama, pemberian efek jera bagi para koruptor akan semakin menjauh.

"Kedua, kinerja penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan menjadi sia-sia saja," katanya.

Untuk itu, ICW menuntut agar, Ketua Mahkamah Agung mengevaluasi penempatan Hakim-Hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.

Dia juga menuntut agar KPK mengawasi persidangan-persidangan PK di masa mendatang.

"Ketiga, Komisi Yudisial untuk turut aktif terlibat melihat potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang menyidangkan PK perkara korupsi," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah agung icw koruptor
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top