Bisnis.com, JAKARTA – Serikat guru menegaskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar jangan terburu-buru mengubah atau melakukan penyederhanaan kurikulum lantaran momentumnya tidak pas.
Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru/P2G Satriwan Salim mengatakan bahwa momentum sekarang untuk penyederhanaan kurikulum tidak pas. Dia meminta Kemendikbud agar fokus memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Kondisi masih begini [pandemi], kita fokus saja bagaimana PJJ ini kualitasnya diperbaiki, soal bantuan kuota, soal PJJ luring, di daerah terpencil. Guru-guru di sana bilang mereka banyak alami kendala dalam PJJ khususnya yang luring karena mereka tidak punya kemewahan jaringan internet,” terangnya dalam diskusi Penyederhanaan Kurikulum Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Jumat (25/9/2020).
Guru-guru di wilayah 3T mengeluhkan jaringan internet yang sulit sehingga murid yang mau belajar daring terpaksa menyambangi tiang BTS supaya bisa mendapat sinyal. Namun, umumnya tiang pemabcar tersebut berada di tengah hutan atau perkebunan sehingga berbahaya bagi siswa.
“Ini yang mestinya dibenahi dulu, anggaran pendidikan untuk ini diprioritaskan. Jangan buru-buru untuk mengubah kurikulum,” terangnya.
Berdasarkan keterangan Kemendikbud, anggaran untuk kurikulum tahun ini sekitar RP500 miliar, angkanya cukup besar meskipun untuk bantuan kuota lebih besar lagi, sampai Rp7,2 triliun.
Baca Juga
“Intinya harusnya fokus ke sana, daripada memfokuskan ke penyederhanaan kurikulum yang belum darurat banget,” tegasnya.
Tanggapan terkait penyederhanaan kurikulum datang dari setelah ada kabar bahwa Kemendikbud akan mulai melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 mulai tahun depan. Dalam rencana tersebut kemungkinan ada beberapa mata pelajaran yang dikesampingkan.
Salah satu yang baru-baru ini ramai adalah mata pelajaran sejarah yang rencananya digeser menjadi mata pelajaran tidak wajib atau pilihan. Selain itu, Kemendikbud juga disebut berencana memunculkan beberapa mata pelajaran baru.
Hal ini berpotensi mengancam pekerjaan guru mata pelajaran tertentu dan terkesan bahwa perubahan kurikulum membawa unsur politik, di mana setiap pergantian rezim maka berganti pula kurikulumnya karena setiap pemimpin negara punya visi misi masing-masing untuk membangun pendidikan negaranya.
Adapun, rencananya penyederhanaan kurikulum tersebut akan mulai diterapkan di beberapa sekolah penggerak yang akan didata sebagai prototipe.
“Lalu sekolah penggerak ini pakai kurikulum apa? Artinya Kemendikbud bakal mulai menerapkan kurikulum baru yang kita tidak tahu jelas seperti apa,” imbuh Satriwan.
Serikat guru berharap Kemendikbud lebih transparan terkait rencana-rencana yang ada, yang Mendikbud Nadiem katakan ada puluhan rencana yang sedang digodok, termasuk penyederhanaan kurikulum.
Walaupun belum tentu masuk final, para guru berharap bisa diikut sertakan dalam diskusi penyusunan apabila ada rencana merancang kurikulum baru pada 2022 mendatang, termasuk mengajak orang tua dan lembaga-lembaga terkait pendidikan untuk merumuskan kurikulum yang dibutuhkan.
