Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menpan-RB Akui Kecenderungan Radikalisme di ASN Meningkat

Hal itu diungkapkan Menpan-RB Tjahjo Kumolo di sela-sela peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 02 September 2020  |  16:40 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. - menpan.go.id
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. - menpan.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Radikalisme dan isu terkait komitmen kebangsaan disebut cenderung meningkat di kalangan korps aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di sela-sela peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).

"Isu bidang sosial, kebudayaan, ketahanan dan keamanan, khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN ini kecenderungannya semakin meningkat," jelas dia.

Tjahjo menjelaskan bahwa pihaknya dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana setiap bulan mendapatkan aduan terkait pelanggaran disiplin ASN, termasuk soal radikalisme. Bukannya tanpa bukti, jelas dia, aduan itu pun sudah dikonfirmasikan kepada pihak terkait lain termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama.

Dalam satu kesempatan, kata Menpan-RB, bahkan salah satu ASN dengan jenjang karir baik dan berpengalaman menjadi kandidat kuat mengisi posisi eselon satu di sebuah lembaga. Namun, oknum ASN itu ternyata terpapar radikalisme.

"Saya dan Pak Bima ini diperhadapkan, orang ini sudah clear and clean, jenjang karir dari bawah," ujarnya.

Dengan peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Menpan-RB berharap penanganan dan antisipasi paham radikalisme di tubuh korps ASN bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, aplikasi ASN No Radikal terhubung langsung dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badang Kepegawaian Negara (BKN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT serta sejumlah intelijen di lembaga.

"Ini diharapkan lebih memudahkan monitor dan mengontrol radikalisme di ASN sehingga bisa cepat selesai," tegasnya.

Tjahjo pun menegaskan ke depan seleksi kandidat eselon dua dan satu harus sungguh ketat, baik di pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Selain itu, dia menyatakan seleksi serupa akan diterapkan untuk para calon ASN.

"Sekarang untuk proses seleksi eselon dua juga hati-hati. Untuk mekanisme penerimaan CPNS saja, kami tekankan, harus selalu hati-hati," ujarnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tjahjo kumolo kemenpan rb ASN radikalisme
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top