Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meluncurkan secara resmi aplikasi ASN No Radikal sebagai saluran penanganan dan antisipasi paham radikalisme di tubuh korps aparatur sipil negara.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan aplikasi tersebut merupakan sebuah terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat memudahkan penanganan radikalisme. Apalagi, jelas dia, saat ini atau era pandemi Covid-19 memerlukan adaptasi terhadap tatanan normal baru (new normal).
"Dalam rangka memudahkan mekanisme penanganan pengaduan ASN yang diduga terpapar radikalisme, Kemenpan-RB meluncurkan aplikasi ASN No Radikal," ujarnya di sela-sela peluncuran, Rabu (2/9/2020).
Tjahjo menjelaskan aplikasi ini juga berperan sebagai media pengawasan dan diskusi antar-pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah dalam penanganan ASN yang terpapar radikalisme.
Menurutnya, aplikasi ASN No Radikal terhubung langsung dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badang Kepegawaian Negara (BKN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT serta sejumlah intelijen di lembaga.
"Ini diharapkan lebih memudahkan monitor dan mengontrol radikalisme di ASN sehingga bisa cepat selesai," tegasnya.
Selain itu, Tjahjo menjelaskan bahwa kehadiran aplikasi ini berangkat dari arahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya antisipasi bangsa terhadap ancaman ketahanan dan keamanan nasional.
"Presiden juga selalu berpesan, jaga ketahanan dan keamanan. Harus selalu siap menghadapi intoleransi, radikalisme dan terorisme," jelas dia.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
