Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gerakan 3M Cegah Penularan Covid-19 Butuh Penegakan Hukum

PKK juga melakukan penyuluhan bekerja sama dengan wali kota dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk bisa sosialisasi di rumah ibadah.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 24 Agustus 2020  |  14:36 WIB
Aktivitas jual beli tanpa menerapkan protokol kesehatan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020). Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat 833 pedagang pasar terjangkit virus corona, 35 di antaranya meninggal dunia. Kasus positif tersebar pada 164 pasar di 24 provinsi dan 72 kabupaten atau kota. ANTARA FOTO - Yulius Satria Wijaya
Aktivitas jual beli tanpa menerapkan protokol kesehatan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020). Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat 833 pedagang pasar terjangkit virus corona, 35 di antaranya meninggal dunia. Kasus positif tersebar pada 164 pasar di 24 provinsi dan 72 kabupaten atau kota. ANTARA FOTO - Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA - Ibu-ibu PKK turut serta melakukan sosialisasi dan edukasi Covid-19, namun tantangan yang dihadapi masih banyak, termasuk tak adanya penegakkan hukum.

Sekretaris TP PKK Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan, bahwa melakukan sosialisasi adalah hal yang mudah, masalahnya setelah sosialisasi tidak ada yang bisa memastikan warga benar-benar patuh menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Penegakan hukum dan aturannya, ini masih lemah. PKK kan nggak bisa ikut memberikan sanksi, tapi siapa yang harus menegakkan supaya setiap orang mau mematuhi 3M. Itu masih jadi tantangan, kan masih ada perdebatan mau denda atau sanksi sosial,” jelasnya, Senin (24/8/2020).

Di balik permasalahan tersebut, masih banyak pula masyarakat tidak percaya Covid-19 dan merasa tidak perlu pakai masker. Tantangan yang satu ini juga menjadi salah satu yang membuat penanganan Covid-9 makin sulit.

“Jadi kami harus melakukan edukasi secara detail kepada masyarakat, untuk menunjukkan bahwa kita sedang dalam keadaan darurat,” ungkapnya.

PKK juga melakukan pendekatan penyuluhan bekerja sama dengan wali kota dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk bisa sosialisasi di rumah ibadah. Upaya tersebut terus dilakukan tanpa henti.

Dalam upaya menggalakkan memakai masker, Ema menyebut kalangan yang paling sulit diminta untuk menggunakannya adalah para pedagang pasar.

“Di pasar itu banyak yang nggak pakai, kalau pakai masker di pasar katanya rugi, karena tidak kedengaran oleh pembeli, sehingga banyak yang salah bayar. Di pasar hampir tidak ada yang pakai masker padahal klaster pasar sudah cukup banyak,” ungkap Ema.

Menurutnya, salah satu yang bisa menjadi solusi adalah penegakan hukum dan norma dari penggunaan masker itu. Seharusnya ada penegakan hukum dalam bentuk undang-undang baru soal penggunaan masker.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pkk covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top