Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014.
Hal itu dikatakan oleh Peneliti ICW Egi Primayogha. Dia mengungkapkan bahwa data tersebut diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Dalam pemaparannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.
"Anggarannya mencapai Rp90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya," ujar Egi dalam diskusi Kamis, (20/8/2020).
Egi mengatakan secara umum, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017.
Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun, pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp535,9 miliar.
Baca Juga
"Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah," ujarnya.
Dari data tersebut, Egi mengatakan instansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 paket.
Namun, yang unik, anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI.
"Meski sedikit secara jumlah paket pengadaannya (12 paket) dibanding Kementerian Pariwisata, namun nilai pengadaan mencapai Rp937 miliar," ungkapnya.
Dari temuan ini, Egi mengatakan ICW membuat sejumlah catatan. Salah satunya adalah pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik terkait dengan aktivitas digital. Apalagi beberapa paket pengadaan masih berjalan hingga saat ini.
"Dari situ nampak Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer," ucap Egi.
