Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperbolehkan sekolah di zona kuning untuk dibuka dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai hal itu berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekolah, khususnya guru, siswa, tenaga kependidikan, dan keluarga mereka.
Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim mengatakan mengkhawatirkan kemunculan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah. Laporan terbaru ada di Balikpapan, Pontianak, dan Rembang yang mengorbankan guru termasuk siswa.
Menurutnya, kegiatan tatap muka pembelajaran di sekolah zona kuning juga dinilai tidak akan optimal mengingat siswa juga dilarang untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, dan olahraga.
Padahal dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, dan olahraga yang sangat beragam inilah terbangun interaksi sosial antarsiswa. Siswa ingin segera bersekolah, karena rindu dengan aktivitas kesiswaan yang sangat beragam di tiap-tiap sekolah.
Selain itu, interaksi siswa antarkelas juga dilarang, kantin ditutup, tak ada kumpul ramai-ramai bercengkrama di kantin, tak ada acara-acara siswa, selama masuk sekolah 4 jam siswa hanya berdiam di kelasnya.
Baca Juga
“Kondisi-kondisi seperti ini yang membuat pembelajaran tak akan efektif. Interaksi antarsiswa sangat dibatasi, tak jauh beda dengan selama belajar dari rumah [PJJ]. Sementara, potensi sebaran Covid-19 di antara para siswa, guru dan warga sekolah lainnya tetap akan muncul,” kata Satriwan melalui keterangan resmi, Kamis (13/8/2020).
Risikonya bertambah, sambung dia, ketika siswa dan guru pulang-pergi ke sekolah naik kendaraan umum. Apalagi, ketika rumah mereka berada di zona merah atau oranye.
Artinya mulai keluar dari rumah, naik kendaraan, sampai di sekolah, dan pulang kembali ke rumah, kesehatan dan nyawa siswa serta guru benar-benar sedang terancam.
Selain itu, FSGI juga memperhatikan soal perlindungan atas kesehatan dan keselamatan guru selama bekerja. Sebab sebagaimana tercantum dalam UU tentang Guru dan Dosen No. 14/2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Guru dan Permendikbud No. 10/2017 tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.
Pasalnya, dalam UU tersebut jelas mengatakan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
“Bagi kami tanggung jawabnya tetap ada di Pemerintah Pusat dan Pemda. Kami menyesalkan SKB 4 menteri yang baru ini, yang berpotensi mengorbankan guru dan siswa. Apalagi dengan melepaskan izin pembukaan sekolah ke Pemda masing-masing,” tegasnya.
Siswa-siswi di Aceh mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional - Antara/Rahmad
Bagi FSGI opsi memperpanjang PJJ dengan perbaikan-perbaikan, koordinasi lintas kementerian dan Pemda, gotong-royong semua elemen bangsa untuk memberikan layanan fasilitas PJJ adalah mendesak dilakukan. Ini semata-mata dilakukan demi perlindungan dan keselamatan bagi guru dan siswa.
“Lebih baik siswa tetap melaksanakan PJJ walaupun tertinggal beberapa materi pembelajaran, ketimbang memaksakan masuk sekolah tapi kesehatan dan nyawanya tengah terancam,” ungkapnya.
Secara terpisah Dirjen PAUD Dasmen Kemendikbud Jumeri mengatakan bahwa dari klaster-klaster sekolah yang dilaporkan, setelah dikonfirmasi ternyata bukan tertular saat di sekolah, melainkan dari tetangga atau lingkungannya.
“Dari klarifikasi kami dengan satuan pendidikan setempat, pertama seperti di Papua yang dilaporkan ada 289 peserta didik terpapar pandemi Covid-19, ini perlu kita luruskan bahwa kejadian di Papua ini bukan terjadi pada Agustus, tapi akumulasi dari Maret-Agustus. Itu pun jumlah anak usia 0-18 tahun yang terpapar dalam kehidupan sehari-hari, bukan di sekolahnya,” jelasnya.
Sementara itu, peristiwa lain di Balikpapan ada guru terpapar Covid-19, itu ternyata tertular dari tetangganya dan tidak dalam posisi di sekolah. Kemudian diisolasi di rumah tidak melaksanakan KBM.
“Ada laporan juga di Pontianak seperti ini, tapi Gubernur Kalbar kemudian melakukan swab test ke guru dan siswa. Ditemukan ada 14 perserta didik reaktif dan 8 guru reaktif. Itu dalam situasi persiapan tatap muka, sekolah belum beroperasi. Ini harus jadi contoh yang baik bahwa Pemda mau mengeluarkan anggaran pada persiapan sebelum pembukaan sekolah,” jelasnya.
