Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020.
Baca Juga
Pedoman tersebut mengatur tentang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus atas izin dari Jaksa Agung.
"Kita apresiasi Jaksa Agung yg telah mencabut Pedoman tersebut karena selain bisa memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa, hal itu juga bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya," cuit Mahfud melalui akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Rabu (12/8/2020).
Mahfud juga meminta agar polemik tentang Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2020 segera diakhiri. Pasalnya, Jaksa Agung telah menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 ter tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tersebut.
"Selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku diharapkan masyarakat mendukung Kejaksaan Agung dan POLRI untuk melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian upaya penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, bisa dilakukan secara lebih akuntabel," ujarnya.
Kita apresiasi Jaksa Agung yg tlh mencabut Pedoman tsb krn selain bs memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yg diduga dilakukan oleh jaksa hal itu jg bs menghilangkan kecurigaan publik bhw Kejaksaan Agung ingin membuat barikade utk melindungi dirinya.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 12, 2020
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejagung akhirnya mencabut aturan terkait pemeriksaan jaksa yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2020 setelah menimbulkan polemik di masyarakat.
Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 itu berisi tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengemukakan pedoman tersebut dinilai telah menimbulkan disharmonisasi dan multitafsir baik antarpenegak hukum maupun di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Hari mengatakan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 ter tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tersebut.
"Jadi melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 163 Tahun 2020, maka Pedoman itu resmi dicabut," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/8/2020).
