Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Korupsi Importasi Tekstil: Kejagung Periksa Direktur Lalu Lintas Perdagangan BP Batam

Penyidik Kejagung tengah menggali informasi dan mengumpulkan alat bukti dari saksi tentang tata laksana proses importasi barang atau komoditas dagang dari luar negeri.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 07 Agustus 2020  |  20:42 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. - Istimewa
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Lalu Lintas Perdagangan Badan Pengelola Kawasan Berikat Batam Purnomo Andiantono sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengemukakan Purnomo Andiantono diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan impor tekstil pada Ditjen Bea Cukai tahun 2018 - 2020 yang telah merugikan perekonomian negara mencapai Rp1,6 triliun.

Hari menjelaskan bahwa penyidik tengah menggali informasi dan mengumpulkan alat bukti dari saksi tentang tata laksana proses importasi barang atau komoditas dagang dari luar negeri, khususnya tekstil dari India yang mempunyai pengecualian tertentu dengan barang importasi lainnya.

"Penyidik juga mencari fakta bagaimana proses pengangkutan barang impor yang dilakukan oleh para pengusaha ekspedisi laut dalam kawasan berikat Batam yang masuk wilayah pengawasan saksi," kata Hari, Jumat (7/8).

Sebelumnya, tim penyidik Kejagung menetapkan tersangka terhadap Mukhamad Muklas selaku Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPU Bea Cukai Batam, Dedi Aldrian selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada KPU Bea dan Cukai Batam dan Hariyono Adi Wibowo selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai I pada KPU Bea dan Cukai Batam. 

Kemudian, Kamaruddin Siregar selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada KPU Bea dan Cukai Batam, serta Irianto selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Selanjutnya, Subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Diketahui, PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima kerap mengimpor 566 kontainer bahan kain dengan modus mengubah invoice dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi bea masuk serta mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dengan cara menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) tidak sah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi Bea Cukai bp batam kejagung
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top