Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas Pilkada 2020 masih diragukan. Pasalnya, sejak proses awal rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik dinilai masih bermasalah.
Hal tersebut dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam diskusi Pilkada 2020 Serius Enggak Sih' secara virtual, Jumat (24/7/2020).
"Karena yang diproses oleh KPU, yang diawasi oleh Bawaslu adalah peserta pemilu yang muncul dari proses rekrutmen yang buruk di parpol. Bicara soal hasil Pilkada yang berkualitas itu jadi sulit ketika sumber rekrutmen calon kepala daerah ada di parpol,"katanya.
Salah satu contoh, lanjutnya, adalah Pemilihan Wali Kota di Solo. Menurutnya, proses pengusungan calon Pilwalkot Solo sudah menggugurkan peluang lahirnya sebuah Pilkada berkualitas.
Lucius meminta penyelenggara pemilu memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya secara bijak. Selain itu, dia berharap masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap terkait pasangan calon di pilkada.
"Bagaimana memastikan pemilih dalam kondisi sadar, dalam kondisi penuh dengan informasi tentang calon-calon dan dalam kondisi bisa gunakan nurani memberikan pilihannya di Pilkada nanti," tambahnya dia.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum dinilai perlu kembali mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada 2020 bila pencairan anggaran tidak juga terealisasi hingga 100 persen pada Agustus 2020.
Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu (Perludem) Titi Anggraini kepada Bisnis, Jumat (24/7/2020).
"Menurut saya kalau sampai Agustus dana belum 100 persen maka perlu dipertimbangkan penundaan tahapan Pilkada sebagai bentuk meminta kepastian pembiayaan pilkada dari pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat," jelasnya.
