Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur dalam beleid Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020.
Nama Erick Tohir, Menteri BUMN terpilih menjadi nakhoda atau Ketua Komite yang memimpin tim tersebut.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai pembentukan komite tersebut merupakan jawaban dari pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan dan fokus dalam penanganan pandemi virus Corona.
Muncul pertanyaan, mengapa harus Erick Tohir yang memimpin tim tersebut?. Menanggapi hal tersebut, Hasto menilai Erick Tohir memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan penanganan covid-19 dari sektor kesehatan dan juga ekonomi.
"Presiden pasti memiliki pertimbangan yang strategis [memilih Erick Tohir]," kata Hasto saat paparan Survei Indikator Politik Selasa (21/7/2020).
Meskipun Erick Tohir didapuk sebagai Ketua Komite, lanjut Hasto, Komite tersebut tetap melibatkan beberapa lembaga lainnya seperti Kementerian Perkonomian,Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Hingga Menkopolhukam, dan seterusnya.
Baca Juga
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan XIII menilai pempentukan Komite melalui Perpres No/82/2020 merupakan indikasi koordinasi yang buruk, diharapkan dengan pembentukan itu dapat berjalan lebih efektif.
"Pertanyaannya, biasanya dipimpin oleh sektor kesehatan, tapi ini tidak. Meskipun niatnya baik, menyatukan banyak energi, paling tidak cara penggantian kapten kurang pas," katanya.
Sementara itu, Ketua Kadin Roslan Roslani mengapresiasi keputusan pemerintah menunjuk Erick Tohir sebagai ketua tim komite tersebut. Menurutnya, adaya Erick Tohir diharapkan dapat menjembatani dan mendorong implementasi kebijakan pemerintah yang sebelumnya berjalan lambat.
"Dengan ada koordinasi ini kebijakan yang menyangkut Covid-19 tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi bisa menjadi lebih tepat sasaran, kalau kita melihat hal yang positif lah, satgas ini bisa melakukan hal yang sifatnya psitif, diharapkan integarasi ini berjalan menjadi lebih baik," katanya.
Dari sektor kesehatan, Doter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Paru Erlina Burhan mengatakan siapapun yang memimpin komite itu tidak masalah asal tetap sektor kesehatan jadi perhatian penting.
"Kami hanya berharap fasilitas kesehatan untuk diagnosisi, dan insentif tenaga kesehatan yang merata. Saya minta adminstrasi klaim juga dipermudah. Jadi siapapun tidak masalah," tambahnya.
