Bisnis.com, JAKARTA - Tujuan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipertanyakan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal mempertanyakan tujuan pemerintah membentuk komite baru dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sekaligus penunjukkan Erick Thohir sebagai ketuanya.
"Apa sebenarnya dasar memilih Menteri BUMN [Erick Thohir], karena idealnya, setiap kementerian sudah ada tupoksinya jadi mestinya ada peran dari yang namanya menko [menteri koordinator]," ujar Faisal kepada Bisnis, Senin (20/7/2020).
Terkait upaya pemulihan ekonomi, Faisal menilai hal itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mengoptimalkan tugas dan kewenangan Menko Perekonomian. Namun, jika ada hal lain di luar bidang perekonomian, koordinasi dengan kementerian lain yang berkaitan seharusnya bisa ditingkatkan.
Walhasil, dengan tugas dan fungsi (tupoksi) Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dianggap tidak berkaitan secara langsung dengan tupoksi komite kebijakan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka keputusan tersebut dinilai Faisal tidak tepat.
"Menurut saya sih semestinya tidak ke Kementerian BUMN [yang memimpin komite kebijakan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional]," kata Faisal.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir didapuk menjadi ketua pelaksana komite kebijakan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada Senin (20/7/2020).
Nantinya, Erick akan mengkoordinasikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin.
