Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mahfud MD: Aparat Terlibat Kasus Djoko Tjandra Akan Dipidana

Selain sanksi disiplin, para jenderal yang terlibat kasus Djoko Tjandra akan dikenai sanksi pidana.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 20 Juli 2020  |  22:54 WIB
Data Djoko Tjandra di interpol - interpol.go.id
Data Djoko Tjandra di interpol - interpol.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengusut dan menindak sejumlah aparat yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman Mahfud MD.

Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut para jenderal yang terlibat tidak hanya diberikan sanksi adminstratif melainkan juga sanksi pidana.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai rapat terbatas dengan lima lembaga terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Dalam kasus perburuan Djoko Tjandra, Mahfud meminta institusi terkait segera melakukan langkah yang lebih strategis.

“Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata dan nanti diketahui memberikan bantuan, ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Djoko Tjandra ini, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal pasal 221, 263, dan sebagainya," kata Mahfud melalui keterangan resmi, Senin (20/7/2020).

Pekan lalu, Kapolri Jenderal Idham Aziz mencopot tiga jenderal bintang satu dan dua. Mereka diduga terlibat dalam kasus lolosnya buronan kelas kakap kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Mereka yang dicopot adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatan Kadiv Hubinter Polri, Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari Kakorwas PPNS Bareskrim Polri.

Di sisi lain, Mahfud MD mengapresiasi langkah yang telah diambil Polri dalam melakukan tindakan terhadap aparat yang terbukti terlibat. Mahfud berharap agar tidakan tegas juga dilakukan di institusi lain jika tebukti ada oiknum yang melakukan pelanggaran terkait kasus Djoko Tjandra.

“Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan displin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segera diberlakukan lalu dilanjutkan ke pidananya, jangan berhenti di disiplin, kalau hanya disiplin kadang dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul jadi pejabat, padahal melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Polri supaya meneruskan," terang Mahfud.

Dalam rapat terbatas tersebut hadir sejumlah instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Kementerian Hukum dan Ham diwakili Dirjen Imigrasi, Kejaksaan Agung diwakili JAM Pidsus, Mabes Polri diwakili Kabareskrim, dan Badan Intelijen Negara diwakili Deputi I BIN.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md Kasus Djoko Tjandra
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top