Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai pembentukan kembali tim pemburu koruptor tidak akan tumpang tindih dengan kinerja lembaga antirasuah. Jika tim tersebut terbentuk, lanjutnya, pasti akan ada pembagian pekerjaan dengan KPK.
"Kalau dilihat dari tumpang tindihnya apakah penyidikan yg dilakukan kejaksaan tumpang tindih dengan KPK? Enggak kan, pasti ada pembagian pekerjaan enggak akan tumpang tindih," kata Alex, Kamis (16/7/2020).
Dia mengatakan KPK bakal berkoordinasi jika tim pembentuk koruptor ini kembali diaktifkan kembali oleh pemerintah. Pihaknya juga bakal melakukan supervisi seperti yang dilakukan oleh KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.
Menurutnya, Tugas KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga-lembaga negara lain. Jika tim pemburu koruptor sudah dibentuk, maka KPK siap berkoordinasi lebih lanjut.
"Kan ada juga koruptor-koruptor yang sekarang ini masih dalam status DPO KPK. Kalau misalnya [tim pemburu koruptor] sudah terbentuk, kita akan lakukan koordinasi denagn mereka," kata Alex.
Meski demikian, Alex mengaku pihaknya belum diundang untuk membicarakan ihwal pembentukan kembali tim pemburu koruptor oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca Juga
"Secara resmi belum diundang untuk teknisnya bagaimana nantinya belum itu kan masih dalam wacana," ujarnya.
Pernyataan Alex Marwata berbeda dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Nawawi justru kurang menghendaki pembentukan tim pemburu koruptor.
Menurut Nawawi, tim pemburu koruptor yang sempat dibentuk beberapa tahun lalu kinerjanya tidak memberi hasil optimal. Untuk itu, kata dia, jangan sampai kinerja tim tersebut yang tidak optimal terulang lagi.
"Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," kata Nawawi, Selasa (14/7/2020).
Justru dia mendorong agar semangat koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum, badan, dan lembaga lain yang terkait ditingkatkan. Termasuk juga, lanjut Nawawi menyemangati lagi prinsip integrated criminal justice system, yang belakangan disebutnya seperti jargon tanpa makna.
Dia mengatakan KPK telah memulai upaya untuk menutup ruang potensi para tersangka melarikan diri.
Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitor sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan. Harapanya seperti itu," ujarnya.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Tim Pemburu Koruptor akan segera dibentuk, dengan menampung masukan-masukan dari masyarakat.
