Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendorong Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengkaji lebih dalam terkait rencana pengaktifan Tim Pemburu Koruptor (TPK) dengan melihat dari sisi urgensinya.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengalaman kegagalan tim pemburu koruptor (TPK) pada masa lalu yang terbukti tidak efektif dan tidak optimal.
“Kemenko Polhukam harus meningkatkan sinergitas dan koordinasi serta supervisi instrumen hukum yang ada seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, agar dapat meneguhkan kembali integrated criminal justice system,” kata Bamsoet, Rabu (15/7/2020).
Selain itu, Bamsoet meminta institusi-institusi penegak hukum yang ada terus bekerja secara optimal dan konsekuen dalam memburu koruptor. Tujuannya, untuk menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi sehingga pengaktifan TPK tidak diperlukan kembali.
Sebelumnya, pemerintah berencana akan menghidupkan kembali TPK. Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, Selasa (14/7/2020).
Menurut Mahfud, sejatinya tim itu sudah lama ada dan pembentukannya diatur oleh instruksi presiden (Inpres).
”Waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi. Kalau nanti (Inpres) itu diperpanjang, langsung nyantol ke inpres itu,’’ kata Mahfud.
Mahfud optimistis, setelah TPK dibentuk, buronan koruptor sekaliber Djoko Tjandra yang licin bakal tertangkap.
”Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama, Tim Pemburu Koruptor akan membawa (menangkap) orang, juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra,” ujarnya.
