Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk merampingkan sejumlah badan atau lembaga negara.
Hal itu diutarakan Jokowi lewat akun Instagram @jokowi yang dipantau Rabu (15/7/2020).
Jokowi berharap dengan penyederhanaan birokrasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran.
“Kalau pekerjaan lembaga-lembaga itu bisa dikembalikan ke kementerian, ke direktorat-direktorat, tentu tidak perlu melalui lembaga, badan, atau komisi-komisi lagi,” ujar Jokowi.
Perampingan itu diibaratkan Jokowi sebagai kapal. Semakin ramping akan semakin lincah dan cepat lajunya.
“Semakin ramping sebuah organisasi, geraknya pun akan lebih lincah,” tambah Jokowi.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Jokowi berencana melakukan perampingan di pemerintahan, salah satu caranya adalah dengan membubarkan 18 lembaga negara.
Kendati belum ada keputusan resmi, tetapi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada beberapa lembaga yang dinilai memiliki kemiripan tupoksi dengan kementerian yang ada.
"Kira-kira seperti Komisi Nasional Lanjut Usia. Ini enggak pernah kedengaran kan apakah itu tidak ada dalam tupoksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan [untuk digabungkan]," kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Selasa (14/7/2020).
Selain itu, dia mengungkapkan Badan Akreditasi Olahraga dan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga masuk dalam pantauan atau kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Moeldoko pun berpesan agar semua lembaga yang nantinya dibubarkan atau digabungkan dengan kementerian yang ada harus memiliki visi yang sama yakni bermuara pada kepentingan bangsa dan negara.
"Sehingga apapun itu, kalau kita berpikir secara kepentingan bangsa itu semua harus menuju ke sana. Tidak ada lagi ego sektoral," katanya.
