Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Gratifikasi di MA, KPK Dalami Kepemilikan Vila Nurhadi

Hal tersebut didalami KPK dari saksi yang dipanggil hari ini yakni Tejo Waluyo yang tercatat sebagai satpam.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 06 Juli 2020  |  20:29 WIB
Mantan Sekjen MA Nurhadi saat berada di Gedung KPK - Antara
Mantan Sekjen MA Nurhadi saat berada di Gedung KPK - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kepemilikan vila oleh tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung Nurhadi, di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut didalami lembaga antirasuah dari saksi yang dipanggil hari ini yakni Tejo Waluyo. Dalam jadwal pemeriksaan Tejo Waluyo ditulis sebagai satpam.

"Penyidik mengkonfirmasi mengenai dugaan kepemilikan vila oleh tersangka NHD (Eks Sekretaris MA Nurhadi) yang berada di daerah Ciawi, Bogor, Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (6/7/2020).

Selain memeriksa Tejo, KPK juga memeriksa saksi lainnya bernama Mohamad Abror yang merupakan seorang notaris. Dia diperiksa terkait dugaan kepemilikan perusahaan menantunya Nurhadi, Rezky Herbiyono. Rezky juga berstatus tersangka bersama Nurhadi.

"Diperiksa sebagai saksi untuk HSO (Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal), penyidik mengkonfirmasi mengenai pendirian perusahaan-perusahaan yang diduga milik tersangka RHE (Riezky Herbiyono)," kata Ali soal pemeriksaan Abror.

Adapun, Nurhadi dan Rezky bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) pada 16 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 - 2016.

Ketiganya kemudian dimasukkan dalam status DPO sejak Februari 2020. Untuk tersangka Hiendra saat ini masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun, penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahkamah agung Nurhadi
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top