Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, FSGI: Anggaran Jadi Kendala

Anggaran untuk sarana dan prasana dinilai menjadi kendala terlaksananya pembelajaran di sekolah di era new normal.
Devi Sri Mulyani
Devi Sri Mulyani - Bisnis.com 16 Juni 2020  |  18:29 WIB
Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, FSGI: Anggaran Jadi Kendala
Ilustrasi-Petugas Puskesmas mempraktikan penggunaan masker kepada sejumlah siswa saat sosialisasi di Sekolah Tunas Global, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020). - ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kesiapan sekolah untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka dinilai masih terkendala anggaran.

Meski hasil survei nasional menunjukkan ada sekolah yang menyatakan sudah siap menghadapi kenormalan baru, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meragukannya.

Dari hasil survei nasional FSGI tercatat 55,1 persen pengelola sekolah menjawab belum siap jika sekolah  dibuka kembali dalam menghadapi kenormalan baru. Sementara itu sebanyak 21,3 persen menyatakan siap jika sekolah dibuka.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim mengungkapkan pihaknya meragukan jawaban responden yang menyatakan sekolahnya siap dibuka.

“FSGI mendalami mereka belum siap untuk membuka sekolah, karena anggaran untuk sarana dan prasana belum ada,” ujar Satriawan kepada Bisnis.com, Selasa (16/6/2020).

Untuk menyiapkan berbagai sarana-prasana dan infrastuktur sekolah diperlukan anggaran yang cukup banyak.

“Apalagi kami mendengar wacana adanya rapid test untuk guru dan siswa. Itu memerlukan biaya yang mahal” ujar Satriawan.

Menurut Satriawan harus ada alokasi anggaran khusus di luar dana BOS untuk memenuhi kebutuhan penyediaan sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan di masa kenormalan baru nanti.

“Harus ada alokasi khusus di luar dana BOS, untuk menyediakan wastafel tiap ruangan, masker, sabun, atau hand sanitizer yang lengkap di ruangan-ruangan, kesiapan UKS, dan pembatas antarmeja siswa, karena dana BOS kan keluar setiap 4 bulan sekali,” tambah Satriawan.

Satriawan berharap Mendikbud betul-betul melakukan pengecekan langsung ke sekolah, sejauh mana kesiapan-kesiapan sekolah. Koordinasi lintas sektoral mutlak, termasuk dengan Komite Sekolah.

Sekolah jangan dibiarkan jalan masing-masing, sendiri-sediri dalam menilai kesiapan. Harus ada koordinasi, pendampingan, dan penilaian dari Pemda dan atau pemangku kepentingan lainnya, ujar Satriawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sekolah New Normal
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top