Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengubah metode penilaian persyaratan kelulusan siswa di Indonesia. Nantinya para siswa tidak lagi dinilai berdasarkan ujian nasional atau UN seperti selama ini, melainkan menggunakan standar internasional.
Lebih lanjut Nadiem menjelaskan standar internasional itu merujuk pada Programme for International Student Assesment (PISA).
“Assesment competency minimum [penilaian kompetensi minimum] yang terinspirasi PISA dan soal-soalnya pun melekat dengan PISA,” kata Nadiem usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo soal strategi peningkatan peringkat Indonesia dalam PISA melalui video conference, Jumat (3/4/2020).
Nadiem menjelaskan tidak seperti UN, assesment competency minimum tidak hanya menguji kemampuan kognitif. Assesment competency ini juga menguji karakter dan hal yang berhubungan dengan norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan fisik anak-anak di setiap sekolah.
Sebelumnya, saat membuka rapat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keputusan pemerintah membatalkan UN 2020 akan dipergunakan untuk merumuskan evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Seperti diketahui, UN 2020 dibatalkan sebagai respons pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Jokowi juga meminta perbaikan proses belajar mengajar dengan mengoptimalkan peran teknologi. Selain itu penting pula untuk memperbaiki lingkungan belajar siswa, termasuk di antaranya motivasi belajar dan menekan perundungan di sekolah.
Indonesia telah mengikuti survei PISA selama 7 putaran sepanjang periode 2010 - 2018. Berdasar hasil survei tersebut, Presiden mengklaim, selama 18 tahun terakhir sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih inklusif, terbuka, dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat.
Namun ada 3 bidang kompetensi yang justru menurun. Kemampuan membaca siswa Indonesia mencatat skor 371 pada posisi 74. Kemampuan matematika (379) dengan posisi 73, dan kemampuan sains (396) pada posisi 71.
