Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih berjibaku untuk mendatangkan alat tes cepat atau rapid test untuk virus corona Covid-19. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo memutuskan tes cepat untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
“Lita harus mendatangkan dari beberapa negara, sehingga kita mungkin nanti akan meminta izin kepada Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan juga BPOM, untuk mempermudah akses,” kata Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (19/3/2020).
Doni juga menjelaskan bahwa target dari pelaksanaan tes cepat adalah masyarakat secara luas. Hal ini utamanya mereka yang telah melakukan kontak dekan dengan pasien positif.
Namun, sepertinya tidak seluruh masyarakat dapat mengikuti tes cepat tersebut.
“Mungkin akan sangat sulit, karena akan sangat banyak, penduduk kita jumlahnya 270 juta jiwa,” katanya.
Dengan demikian, pelaksanaan tes cepat akan berkoordinasi dengan tim medis di lapangan. Tim yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan BIN ini bertugas melakukan deteksi dini.
“Sehingga siapa kira-kira yang wajib melakukan rapid test,” kata Doni.
Doni juga menambahkan bahwa instruksi Presiden Joko Widodo terkait alat tes cepat cukup jelas. Penekanan Presiden adalah memastikan barang dan peralatan yang dibutuhkan untuk medis segera didatangkan dan disiapkan baik dari luar negeri maupun dari lokal, seperti rapid test, APD, reagen, ventilator dan juga masker serta hand sanitizer juga cairan disinfekta,” katanya.
Adapun sebelumnya, pada pembukaan rapat, Presiden Jokowi menyampaikan proritas utama pemerintah melakukan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini akan dilakukan, salah satunya melalui rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi indikasi awal.
“Segera lakukan rapid test. Tes cepat dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini, kemungkinan indikasi awal seorang terpapar Covid-19 bisa kita lakukan,” kata Presiden membuka rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Terkait hal tersebut, Jokowi meminta tempat-tempat pelaksanaan tes cepat diperbanyak. Tim Gugus Tugas dapat melihatkan seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah, badan usaha milik negra (BUMN), TNI dan Polri, serta swasta. Selain itu, lembaga riset dan juga perguruan tinggi yang telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Kesehatan pun dapat diajak ikut serta.
Selain tes cepat, Jokowi mengingatkan tiga hal penting dalam rapat tersebut. Pemerintah harus berupaya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak antar manusia, dan mengurangi kerumunan yang dapat membawa risiko penyebaran Covid-19.
