Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kabulkan Gugatan UU Pilkada, MK Ganti Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota Jadi Bawaslu

Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti terminologi ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam UU Pilkada.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 29 Januari 2020  |  12:47 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/2). - Antara/Hafidz Mubarak A.
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/2). - Antara/Hafidz Mubarak A.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK)  mengganti terminologi ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam UU Pilkada.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) kabupaten/kota masih termaktub dalam UU No. 1/2015 jo UU No. 8/2015 jo UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Sifat lembaga tersebut di daerah tingkat II adalah ad hoc atau sementara.

Namun, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, mengubah nomenklatur Panwas kabupaten/kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota. Tak hanya nama, sifat kelembagaan pun berubah dari ad hoc menjadi permanen.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa perbedaan nomenklatur tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya, kata dia, UU Pilkada beradaptasi dengan UU Pemilu karena telah mengubah terminologi dan sifat kelembagaan pengawas pemilu.

"UU Pilkada tidak disesuaikan dengan nomeklatur pengawas kabupaten/kota dalam UU 7/2017 akan mengakibatkan ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan. Ketidakseragaman dapat berdampak pada munculnya dua instansi pengawas penyelenggaraan pemilu dengan pilkada," katanya saat membacakan pertimbangan Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur Panwas kabupaten/kota menjadi Bawaslu kabupaten/kota, MK juga menegaskan jumlah anggota pengawas di daerah tingkat II merujuk pada UU Pemilu.

Selain itu, MK menyatakan keanggotan Bawaslu kabupaten/kota dipilih melalui panitia seleksi, bukan oleh Bawaslu provinsi.

"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan.

Permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Bawaslu Sumatra Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, dan Komisioner Bawaslu Ponorogo Sulung Rimbawan.

Para pemohon menilai perbedaan nomenklatur pengawas pemilihan dalam UU Pilkada dengan UU Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, perbedaan itu mencakup pula pemangkasan kewenangan Bawaslu provinsi untuk memillih anggota Panwas kabupaten/kota.

Dalam UU Pilkada, Panwas kabupaten/kota pun beranggotakan tiga orang, sementara UU Pemilu mengatur keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota tiga sampai lima orang.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi uu pemilu
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top