Bisnis.com, JAKARTA - Meski Demokrat dan PKS kompak mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih memilih untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja).
Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan pihaknya berbeda pendapat dengan Demokrat dan PKS dalam menyikapi kasus tersebut guna menghindari kegaduhan politik.
Menurutnya, PPP lebih memilih untuk membentuk Panja ketimbang Pansus karena selain memicu kegaduhan, Pansus juga tidak membantu mengembalikan dana nasabah layaknya yang pernah terjadi pada Pansus Century.
"Kenapa kami lebih pilih Panja? Karena kami fokusnya ingin agar kasus ini tidak elemen politisnya dominan, padahal tujuan kita adalah pengembalian uang nasabah. Tentu kami hormati teman-teman Demokrat dan PKS untuk dibentuk Pansus, kan ada prosesnya kita musyawarah," ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/1/2020).
Arsul juga mengatakan dengan Panja bukan berarti pembahasan di DPR akan dilakukan secara ekslusif. Dia menegaskan, justru dengan Panja persoalan akan diuraikan secara efektif dan terbuka kepada publik.
"Kami melihatnya kalau Pansus kan seringkali gaduhnya duluan muncul tapi output akhirnya nggak jelas. Jadi kita Panja, nggak tertutup sama sekali," imbuhnya.
Sebelumnya Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa Pansus Jiwasraya berpotensi mengganggu kinerja keuangan dan penyelamatan perusahaan Jiwasraya.
Peneliti Indef, Eko Listiyanto menjelaskan dengan keberadan Pansus nantinya, upaya restrukturisasi oleh direksi baru dan rencana aksi korporasi oleh pemegang saham akan terhambat. Dengan demikian pemulihan likuiditas perusahaan dan pemenuhan hak pemegang polis turut tersendat.
"Kita menghargai hak politik DPR atas pembentukan Pansus, namun dikhawatirkan terlalu dipolitisir sehingga menelantarkan substansi target yang ingin dicapai yaitu stabilitas kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban pembayaran terhadap nasabah," kata Eko pekan lalu.
