Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra menolak pembentukan Pansus DPR terkait dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) karena menilai langkah itu hanya akan memperlambat pengembalian dana nasabah.
“Partai Gerakan Indonesia Raya menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR,” ujar Anggota Fraksi Gerindra dari Komisi III, Muhammad Syafi'i, Senin (20/1). Dia menegaskan penolakan terhadap pembentukan Pansus didasari pada pertimbangan kepentingan nasabah.
"Memang ada usulan Pansus. Tapi kalau Pansus dibentuk, maka semua proses [restrukturisasi] yang mungkin bisa mengembalikan uang nasabah, itu menjadi tertunda sampai Pansus menyelesaikan tugasnya," kata politisi yang akrab disapa Romo tersebut di Gedung DPR.
Kemudian lanjut Romo, wacana pembentukan Pansus juga tidak mendapat sambutan hangat dari para nasabah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak korban.
Alasannya, nasabah mengalami trauma terhadap Pansus kasus Century yang hanya menjadi komoditas politik dan tidak mampu mengawal kepentingan para korban, yakni pengembalian uang terhadap pemegang polis.
"Salah satu alasan tidak dibentuk Pansus, karena nasabah khawatir seperti Pansus kasus Century yang uangnya tidak kembali,” kata Romo.
Karena itu, tegasnya, solusi yang paling bijak adalah dengan mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja).
"Kalau mau diselidiki tanpa menunda pengembalian uang nasabah, maka lebih bagus dibentuk Panja saja. Jadi kami tidak melihat bahwa Panja menjadi sesuatu yang lebih lemah," katanya.
Sementara Fraksi yang dinilai paling ngotot mendorong Pansus Jiwasraya terdapat dua partai politik yakni Demokrat dan PKS. Namun sikap kedua Partai itu sempat dikritik oleh Indonesian Public Institute (IPI).
Direktur IPI, Karyono Wibowo merasa ada yang ganjil dari sikap Demokrat dan PKS, pasalnya kedua Partai itu dirasa hanya getol mendorong Pansus Jiwasraya dan sebaliknya tidak mendorong Pansus pada kasus serupa yang terjadi pada PT ASABRI (Persero)
"PKS dan Demokrat tidak konsisten. Yang Jiwasraya dibongkar dan yang ASABRI dilindungi. Jadi patut dipertanyakan keseriusan PKS dan Demokrat dalam menegakkan hukum, ujarnya.
