Kabar24.com, JAKARTA — Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan adanya radikalisme agama maupun radikalisme sekuler.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan saat ini pemerintah telah menunjuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menjadi leading sector penanggulangan radikalisme yang berujung menjadi terorisme.
Penanganan itu akan dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir.
"Ini melibatkan kementerian-kementerian dan lembaga di bawah, paling tidak tiga kementerian koordinator. Polhukam, PMK seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama yang terlibat. Bahkan juga Kementerian Koordinator bidang Perekonomian," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Ma'ruf menegaskan dengan penanganan menyeluruh ini, radikalisme atas nama agama maupun radikalisme sekuler dapat dihilangkan dari Indonesia.
"Penyelesaiannya ketika melakukan deradikalisasi, di samping bagaimana kita melemahkan argumen-argumen, pandangan-pandangan teroris radikalis itu, juga harus dilakukan pembinaan dan pengelolaan, tak hanya dari segi pemahaman tapi juga ekonomi," katanya.
Dalam jangka pendek upaya mencegah radikalisme ini dilakukan dengan melakukan imunisasi paham dari tingkat pendidikan anak usia dini.
Demikian juga ketika melakukan penerimaan aparatur sipil negara (ASN). Dilakukan upaya penangkalan.
Ma'ruf menjelaskan penangkalan ini bukan hanya dalam radikalisme agama. Juga akan dilakukan penangkalan radikalisme sekuler. Radikalisme ini merupakan faham anti agama.
"Ingin menjauhkan agama dari kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Itu tentu termasuk faham yang radikal sekuler. Yang tentu perlu kita antisipasi," katanya.
Lebih lanjut Ma'ruf menekankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia maka agama tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan karena menjadi karakteristik dari Indonesia.
Indonesia menempatkan ketuhanan sebagai dasar bernegara.
.jpg?w=300&h=221)
