Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Meksiko memandang pengunduran diri Presiden Bolivia merupakan sebuah upaya kudeta karena dilakukan di bawah desakan militer Bolivia.
Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard menilai militer Bolivia telah melakukan pelanggaran konstitusi karena mendesak pengunduran diri presiden.
“Itu kudeta karena tentara meminta pengunduran diri presiden dan itu melanggar tatanan konsitusional negara itu,” katanya seperti dilansir Reuters, Senin (11/11/2019).
Ebrard menyampaikan hal tersebut setelah Evo Morales, telah menjadi Presiden Bolivia sejak 2006, pada Minggu (10/11/2019) mengatakan akan mengundurkan diri akibat adanya tekanan kemarahan atas pemilihannya yang disengketakan bulan lalu.
Meksiko menyampaikan tidak menerima pemerintahan “karakter militer” di Bolivia dan akan terus mengakui Morales sebagai Presiden yang sah sampai akhir masa jabatannya pada Januari 2020.
Ebrard menyebut peristiwa di Bolivia sebagai sebuah langkah mundur untuk seluruh wilayah Amerika Latin. Dia mengatakan konflik tersebut harus diselesaikan dengan cara demokratis serta akan meminta organisasi negara-negara Amerika untuk bertemu dan menyampaikan pandangan tentang masalah tersebut.
Sebelum pengunduran dirinya, Meksiko memuji keputusan Morales untuk menyerukan pemilihan baru di Bolivia. Meksiko kemudian menawarkan suaka kepadanya jika Morales memintanya namun sejauh ini Presiden Bolivia tersebut belum memberikan jawaban.
