Bisnis.com, JAKARTA - Iran dan Rusia mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mempertahankan kehadiran militer di dekat ladang minyak di timur laut Suriah.
Sebelumnya pada Jumat (25/10/2019), Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan bahwa AS akan mengirim kendaraan lapis baja dan pasukan ke ladang minyak Suriah untuk mencegah mereka jatuh ke tangan militan ISIS.
Komentar tersebut muncul setelah Presiden Trump pada awal bulan ini menarik sekitar 1.000 personel militer AS dari timur laut Suriah, sebuah langkah yang mendorong Turki untuk meluncurkan serangan lintas-perbatasan yang menargetkan milisi YPG Kurdi, mantan sekutu AS terhadap negara Islam.
Pada Minggu (27/10/2019), Trump juga menyarankan agar Exxon Mobil Corp atau perusahaan minyak AS lainnya dapat mengoperasikan ladang minyak Suriah.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif membahas masalah ini pada konferensi pers di Jenewa pada Selasa malam (29/10/2019) setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
“Yah, sepertinya Amerika Serikat tetap tinggal untuk melindungi minyak dan setidaknya Presiden Trump jujur <
Baca Juga
"Iran dan Rusia ada di sana (Suriah) atas undangan pemerintah Suriah, dan kami berniat untuk tinggal di sana selama pemerintah Suriah dan rakyat Suriah menginginkan kami berada di sana," lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menambahkan bahwa setiap eksploitasi ilegal sumber daya alam dari negara berdaulat tanpa persetujuan negara tersebut adalah ilegal.
"Rekan-rekan AS kami menyadari posisi kami dan kami akan mempertahankan posisi itu," kata Lavrov.
Sementara itu, Fahrettin Altun, Direktur Komunikasi Presiden Turki Tayyip Erdogan, menuliskan melalui akun Twitternya bahwa sumber daya alam Suriah milik Suriah.
“Minyak atau jenis pendapatan lain harus digunakan untuk upaya rekonstruksi termasuk infrastruktur lokal, dukungan untuk warga sipil, pengungsi (pengungsi internal), dan pengungsi. Sama seperti Suriah harus dapat menentukan masa depan politik mereka sendiri, mereka juga harus diizinkan untuk memutuskan bagaimana sumber daya dari tanah mereka sendiri harus dibelanjakan, " tulis Altun.
