Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Inggris akhirnya sepakat untuk mengadakan pemilihan umum awal pada 12 Desember mendatang guna mendukung upaya Perdana Menteri Boris Johnson dalam mencoba memecahkan kebuntuan politik yang membuat pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit) tertunda tiga kali.
“Ini saatnya menyatukan negara dan menyelesaikan Brexit,”kata Johnson setelah bertemu dengan anggota parlemen Partai Konservatif yang mendukungnya seperti dikutip Reuters, Rabu (30/10/2019).
Sebelum mencapai kesepakatan, Johnson menuding parlemen menghalangi Brexit, sehingga merusak ekonomi karena mencegah keputusan untuk investasi. Selain itu, kepercayaan pada demokrasi juga rusak, katanya.
Beberapa politisi merasa pemilihan yang sangat dekat dengan perayaan Natal dapat mengganggu pemilih. Sedangkan, selama masa kampanye pemilih akan sulit keluar rumah karena cuaca musim dingin yang biasanya gelap menjelang sore hari.
Kesepakatan tersebut dibuat beberapa jam setelah Uni Eropa secara resmi setuju untuk menunda Brexit hingga akhir Januari mendatang.
Hasil pemilu dapat memiliki implikasi besar untuk proses Brexit yang berliku di Inggris yang dimulai dengan referendum Uni Eropa pada 2016.
Dengan kesepakatan tersebut, parlemen memberikan suara untuk pemilihan ketiga negara itu dalam empat tahun. Pemilu tersebut adalah pertaruhan bagi Johnson yang memimpin pemerintahan konservatif minoritas.
Dia tidak punya pilihan untuk berubah setelah anggota parlemen menolak persyaratan Brexit yang dia ajukan ke Brussels dalam waktu kurang dari dua minggu lalu.
Konservatifnya saat ini jauh di depan partai oposisi Partai Buruh dalam jajak pendapat. Posisi tersebut membuat dia berharap untuk memenangkan mayoritas di majelis rendah untuk mendorong rencana Brexit-nya. Tetapi, kegagalannya untuk memenuhi janjinya untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober berisiko mendapat pukulan balasan di antara pemilih euro yang sensitif.
