Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Mendagri untuk Pemekaran Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan hal tersebut mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Papua. Diketahui Tito bersama Jokowi sempat melakukan kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Antara
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Antara

Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan pemekaran Papua. Pemekaran itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan hal tersebut mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Papua. Diketahui Tito bersama Jokowi sempat melakukan kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu.

“Kemarin waktu kunjungan ke Papua kita melihat aspirasi masyarakat di situ, dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana sekaligus menjaga situasi keamanan. Di antaranya yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan ada Papua Pegunungan Tengah,” kata Tito dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).

Tito menjelaskan hingga saat ini pembicaraan soal pemekaran yang telah disetujui oleh gubernur adalah wilayah Papua Selatan. Wilayah yang dimaksud meliputi Merauke, Asmat, Mapi, Boven Digul. Wilayah tersebut dipilih Karena salah satu syarat pemekaran minimal ada lima kabupaten/kota.

“Di Papua itu ada tujuh suku besar di sana. Nah yang sudah bulat itu. Artinya di Papua Selatan sendiri meminta dan Pak Gubernur juga menyetujui,” katanya.

Kendati demikian, mantan Kapolri itu menegaskan pemekaran tersebut masih dalam proses pengkajian lebih lanjut. Prosesnya, juga dilakukan secara bertahap serta dikaitkan dengan ketersediaan anggaran.

“Nah ini yang kita lihat satu suara itu di Papua Selatan, sementara Papua Pegunungan Tengah silahkan didiskusikan dulu aspirasi dari bawah, kalau sudah cocok mungkin disepakati, kalau tidak cocok mungkin nanti dulu kita lakukan bertahap,” terangnya.

Hingga saat ini moratorium pemekaran masih masih berlaku dengan sejumlah pertimbangan. Namun, khusus wilayah Papua, Pemerintah tengah mengkaji pengecualian pemekaran untuk pemerataan pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper