Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dan tidak hanya memberikan bantuan kepada perusahaan besar saja.
Hal itu disampaikan oleh Gibran saat membuka Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025 di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (28/8/2025). Dia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga setempat setibanya di acara tersebut.
"Intinya negara harus hadir jangan hanya back-up perusahaan besar, kita ingin warga terlindungi. Warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar," ungkapnya sebagaimana video yang diunggah Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jumat (29/8/2025).
Gibran meminta agar Forkopimda di daerah tersebut mengawal berbagai keluhan masyarakat yang sempat ditampung olehnya. Dia juga meminta agar program-program daerah diselaraskan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, baik terkait dengan kesehatan hingga pangan.
Anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut pemerintah pusat nantinya akan mengawal progres dari penanganan masalah-masalah di daerah tersebut.
Beberapa masalah yang disampaikan ke Gibran sesampainya di Deli Serdang saat itu seperti sengketa tanah, yang langsung disampaikan oleh seorang pendeta di Mupel GBKP VII.
Baca Juga
"Akan segera saya tindaklanjuti, saya minta Kapolres semua yang ada di sini, Pak Bupati nanti bisa mengawal progres dari sengketa tanah ini. Kita ingin kasus ini cepat selesai dan kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan," ucapnya.
Tidak hanya itu, Gibran juga meminta warga setempat untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah yang telah disalurkan hingga ke daerah-daerah seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Sekolah Rakyat.
