Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan alat kelengkapan dewan beserta anggota dari setiap partai yang akan menempatinya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan bahwa mulai hari ini, Selasa (29/10/2019) hingga besok pimpinan akan secara maraton mengesahkan ketua dan wakil ketua setiap komisi.
“Sehingga targetnya itu semua komisi sudah diisi anggota dan pimpikannya untuk melakukan tugas-tugasnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Pada rapat paripurna juga membagi mitra kerja setiap komisi dengan kementerian. Tidak ada yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya.
Hanya saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menjadi rebutan oleh dua komisi. Komisi IV dan VII sama-sama ingin menjadi mitra kerja. Pimpinan fraksi dan pimpinan DPR melalui rapat badan musyawarah telah menyepakati agar yang mengurusi Kemen LHK adalah komisi IV.
Akan tetapi Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa selama ini Kemen LHK ada di komisi VII karena berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup dan pertambangan.
“Di Bengkulu ada bekas tambang batubara seperti danau dan tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Di Papua kalau kita terbang dari Timika ke Jayapura, kita lihat sungai merkuri. Kami harap dan usulkan Kemen LHK dipindahkan ke komisi VII karena Kementerian ESDM ada di sana juga mengawasi lingkungan hidup,” jelasnya.
Menanggapi itu, Puan menuturkan bahwa Kemen LKH akan tetap di komisi IV dan biarkan bekerja terlebih dahulu. Apabila ada kendala di kemudian hari, para anggota bisa menyampaikan melalui pimpinan fraksi.
“Intinya adalah sebaiknya satu kementerian itu bekerja bersinergi dgn satu komisi,” jelasnya.
