Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih campuran politisi dan profesional dalam susunan kabinetnya, dalam upaya dan memperkuat ekonomi terbesar terhadap perlambatan global.
Menteri Keuangan periode sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, kembali diangkat melanjutkan posisinya dalam Kabinet Kerja jilid II, sementara Prabowo Subianto dimasukkan ke dalam kabinet untuk memperluas koalisi partai-partai yang mendukung pemerintahnya hingga hampir 75 persen kursi di DPR.
Juru bicara presiden Fadjroel Rachman mengatakan para menteri akan dilantik dan portofolio mereka diumumkan pada hari Rabu (23/10/2019).
Bagi Jokowi menyelesaikan susunan kabinet mungkin merupakan bagian yang mudah. Sekarang dia harus menepati janjinya untuk meningkatkan ekonomi.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan tantangan yang menunggu tim baru Jokowi termasuk memburuknya lanskap ekonomi global yang membuat upaya mengekang defisit neraca berjalan menjadi sulit.
Sung Eun Jung, seorang ekonom di Oxford Economics Ltd. mengatakan meskipun memiliki kursi mayoritas di parlemen, hal tersebut tidak akan menjamin keberhasilan reformasi seperti merombak undang-undang perburuhan dan membuka lebih banyak sektor ekonomi untuk investasi asing,
Baca Juga
“Mendapatkan dukungan dari elite penguasa yang konservatif akan tetap menantang bagi Jokowi. Dia kemungkinan akan terus berjuang melawan kepentingan yang mengakar, yang menghambat agenda reformasi ekonominya," kata Sung, seperti dikutip Bloomberg.
Jokowi yang baru saja dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 akhir pekan lalu, telah menempatkan reformasi ekonomi di jantung agenda jangka kedua, menjanjikan untuk merombak undang-undang yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dia menambahkan salah satu pendiri Gojek, Nadiem Makarim, dan taipan bisnis Erick Thohir ke dalam susunan kabinetnya.
Tetapi, para menteri baru perlu terlebih dahulu berurusan dengan ekonomi global yang melambat yang menyeret ekspansi domestik ke level terendah dalam dua tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melayang sekitar 5 persen pada sebagian besar masa jabatan pertama Jokowi. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5 persen dari 5,2 persen pada bulan Juli.
Jokowi juga tengah menekan kembali rencana keluarga-keluarga dinasti di Indonesia, termasuk beberapa yang mendukungnya, yang berupaya mengamandemen konstitusi dan mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas pemerintah dan secara bertahap mengakhiri pemilihan presiden langsung.
Dia sudah menghadapi reaksi publik atas rencana amandemen RKUHP, yang akan melanggar kebebasan berbicara dan hak asasi manusia, dan disahkannya undang-undang yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tantangan terbesar bagi kabinet baru adalah berbagi visi yang sama dan berfokus pada kerja tim daripada pemilihan berikutnya,” kata Wisnu Wardana, seorang ekonom di PT Bank Danamon.
"Di sisi lain, koalisi besar dan stabilitas politik diperlukan untuk merevisi undang-undang perburuhan dan peraturan sensitif lainnya," lanjutnya.
