Pengesahan Sejumlah RUU Ditunda Sampai Pasal Kontroversi Tidak Menuai Kontra

Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda empat rancangan undang-undang yang dianggap kontroversi. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 24 September 2019  |  19:42 WIB
Pengesahan Sejumlah RUU Ditunda Sampai Pasal Kontroversi Tidak Menuai Kontra
Petugas kepolsian menghalau mahasiswa saat berusaha membubarkan aksi dari berbagai perguruan tinggi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Antara - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda empat rancangan undang-undang yang dianggap kontroversi. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa penundaan ini bukan berarti dibatalkan. Legislatif dan eksekutif akan kembali membahas pasal-pasal yang dianggap kontra.

“Kita bahas kembali secara singkat dan cepat di DPR periode mendatang. Ditunda ini untuk beri waktu DPR dan pemerintah untuk sosialisasi, merespon, menjawab kepada masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Arsul menjelaskan bahwa melanjutkan pembahasan bukan berarti harus dari nol. Dalam revisi Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, legislatif kini bisa melanjutkan rancangan UU yang mangkrak.

“Jadi kami tinggal bahas pasal-pasal yang menjadi konsen masyarakat. Itu pun bukan menyangkut politik hukum,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa mereka sepakat menunda empat RUU yang diminta Jokowi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Lembaga Permasyarakatan tidak disahkan setelah mengadakan lobi-lobi.

“Untuk memberikan waktu baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya,” katanya di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Bambang (Bamsoet) menjelaskan bahwa dua RUU lainnya yang ditunda sesuai permintaan Jokowi soal Pertanahan dan Minerba. Keduanya masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr, demo, ruu kuhp

Editor : Rahayuningsih

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top