1. Kisah Perjalanan Habibie Factor, Habibie Theorem, Habibie Method
Indonesia berduka. Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019) pukul 18.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
B. J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dari ayah Alwi Abdul Jalil Habibie, petani yang berasal dari Gorontalo, dan ibu ningrat dari Yogyakarta, R. A. Tuti Marini Puspowardojo.
Baca selengkapnya di sini.
2. Penggabungan Partai Islam: Koalisi Lebih Memungkinkan daripada Peleburan
Wacana penggabungan partai Islam seperti digelindingkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dinilai sulit diwujudkan pada saat ini. Hal yang paling mungkin terjadi adalah koalisi parpol pada momen seperti pilkada atau pilpres.
"Sangat susah, jika tidak mau dikatakan tidak bisa," ujar Fahlesa Munabari, pengamat politik dari Pusat Kajian Komunikasi dan Keindonesiaan, Kamis (12/9/2019).
Baca selengkapnya di sini.
3. PKS Kepri Ditinggal Ketua dan Ratusan Kadernya
Mantan Ketua DPW PKS Kepri dua periode Abdul Rahman memutuskan untuk keluar dari partai berlambang bulan sabit kembar karena banyak kebijakan dari DPP yang kontroversial.
Keputusannya keluar dari PKS ini diikuti oleh ratusan kader inti dan kader pendukung PKS di Kepri yang sebagian di antaranya merupakan mantan pengurus partai hingga anggota dewan.
Baca selengkapnya di sini.
4. Tak Permasalahkan Logo, Moeldoko: Audisi PB Djarum Harus Diteruskan
Pernyataan KPAI yang menyebut bahwa pemakaian kaos berlogo Djarum sebagai eksploitasi secara promosi dan ekonomis bagi produk rokok Djarum pada anak-anak dibantah oleh Kepada Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.
Hal itu diungkapkan saat menyambangi dan melihat langsung latihan para atlet muda berbakat PB Djarum di GOR PB Djarum Kudus Jawa Tengah, Kamis (12/9/2019). Moeldoko tak mempermasalahkan atlet muda mengenakan koas berlogo Djarum.
Baca selengkapnya di sini.
5. DPR Sudah Terima Surpres Revisi UU KPK. Arsul Sani: Pimpinan KPK Jangan Merasa Suci
Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima Surat Presiden atau Surpres dari Presiden Joko Widodo terkait revisiUndang-Undang nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Memang Surpres sudah masuk," kata Anggota Komisi III DPR ArsulSani menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Parlemen, (12/9/2019). Hanya saja Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP itu mengaku belum membaca secara saksama lampiran Surpres tersebut.
Baca selengkapnya di sini.
