Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua DPW PKS Kepri dua periode Abdul Rahman memutuskan untuk keluar dari partai berlambang bulan sabit kembar karena banyak kebijakan dari DPP yang kontroversial.
Keputusannya keluar dari PKS ini diikuti oleh ratusan kader inti dan kader pendukung PKS di Kepri yang sebagian di antaranya merupakan mantan pengurus partai hingga anggota dewan.
"Pergulatan perbedaan ini sudah lama, bahkan banyak fitnah-fitnah kepada perseorangan yang masif disebar, dan selaku anggota Majelis Syuro', saya langsung tanyakan pada sumbernya, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan," kata Abdul Rahman di Batam, Selasa (10/9/2019).
Abdul Rahman mengaku miris terhadap konflik yang terjadi di PKS yang notabene merupakan partai dakwah.
Puncak terbukanya konflik adalah pada kasus Fahri Hamzah yang pemecatannya dibatalkan oleh pengadilan. Terbukti, Fahri Hamzah tidak bersalah, namun justru partai bersikap keras terhadap yang dianggap membelanya.
"Banyak yang dikucilkan dan diberhentikan dari kepengurusan tanpa sebab yang jelas. Maka terhitung hari ini, bersamaan dengan berakhirnya tugas di DPRD Kepri, kami sepakat untuk mundur secara resmi," ucapnya.
Baca Juga
Daftar yang Mundur
Adapun nama-nama yang ikut mundur ialah mantan anggota DPRD Bintan yang juga sebagai Ketua DPD PKS Bintan, Raja Miskal. Kemudian, Riki Indrakari yang juga mantan Ketua DPD PKS Batam dan mantan anggota DPRD di kota tersebut.
Selanjutnya, ada Mukriyadi mantan anggota DPRD Batam dan Ustadz Ispiraini yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah DPD PKS Batam.
Lanjut Abdul Rahman, setelah keluar dari PKS ia menyebut bahwa sebagian besar akan tetap berada di jalur politik dan sebagiannya membersama umat dalam berbagai wadah ormas seperti Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI).
Partai Besutan Fahri Hamzah
Ia pun tak menepis adanya salah satu isu partai baru yang akan dinahkodai oleh Fahri Hamzah sebagai sarana perjuangan selanjutnya. Bahkan partai yang disebut-sebut itu bernama Gelombang Rakyat atau GELORA, dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.
"Memang ada pembahasan tentang parpol baru, dan itu masih dalam tahap diskusi. Tunggu saja kalau nanti sudah pasti. Tetapi pada intinya, bahwa perjuangan untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia tidak boleh berhenti," tegasnya.
Mantan Ketua DPD PKS Bintan Raja Miskal juga menambahkan bahwa dirinya bersama pengurus DPD PKS Bintan secara formal telah menyerahkan surat pengunduran diri sejak dua minggu yang lalu.
"Kami memang sejak awal bersepakat untuk menuntaskan pemilu 2019, karena hal itu merupakan amanah dakwah. Ini juga untuk menepis anggapan, bahwa kami dianggap gila jabatan. Toh yang terbukti, kami justru mundur setelah PKS di Kepri yang tahun ini mendapatkan suara lebih besar dari tahun 2014 lalu," pungkasnya.
