Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU Pertanahan Jadi Acuan Pemilihan Tanah Ibu Kota

Rancangan Undang-Undang Pertanahan akan menjadi salah satu dasar untuk pemindahan ibu kota ke Kalimatan Timur guna memastikan tanah yang akan dijadikan lahan adalah milik negara.
Rustam Agus
Rustam Agus - Bisnis.com 09 September 2019  |  21:02 WIB
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA--- Rancangan Undang-Undang Pertanahan akan menjadi salah satu dasar untuk pemindahan ibu kota ke Kalimatan Timur guna memastikan tanah yang akan dijadikan lahan adalah milik negara.

"Jangan sampai ada isu pemindahan ibu kota, di sana sudah muncul spekulan-spekulan. Karena itu harus dipastikan bahwa semua bidang tanah itu statusnya adalah tanah negara, atau tanah yang langsung dikuasai negara," ungkap Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Yagus Suyadi, dalam diskusi publik di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan pada Senin.

Menurutnya, kerangka RUU Pertanahan dirancang untuk memastikan bahwa pengembang tidak dapat terus menerus memperpanjang Hak Guna Pakai (HGU) seperti yang terjadi selama ini.

Dalam aturan lama, ujar Yagus, ada peluang pengembang terus memperbarui izin dan kemudian memperpanjang lagi, tulis Antara.

Dalam RUU Pertanahan, perusahaan atau badan hukum skala besar bisa memanfaatkan total 90 tahun untuk potensi penggunaan dengan memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) yang dibagi dalam izin pertama 35 tahun, dan periode kedua selama 35 tahun, dan pemberian HGU ketiga selama 20 tahun.

RUU Pertanahan dibuat sebagai penyesuaian aturan dari Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik RUU Pertanahan karena dianggap tidak memiliki semangat reforma agraria, bisa dilihat salah satunya dari ketiadaan subjek prioritas seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat adat dan warga miskin di pedesaan serta perkotaan.

Menurut Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, yang juga hadir dalam diskusi itu, RUU tersebut juga memiliki potensi memperpanjang konflik agraria karena ketiadaan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menyelesaikannya.*

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Dipindah ruu pertanahan
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top