Jokowi: Ibu Kota Pindah ke Kaltim. Ini Videonya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur ibu kota baru terbagi ke dalam 3 klaster.
Pertama, desain kawasan yang akan dituntaskan 2019.

Kedua, Prasarana dasar menyangkut jalan jalan infrstruktur air termasuk bendungan,) pada 2020 paling lambat pertengahan 2020 desain and build sudah dimulai.

Ketiga, Bangunan gedung pemerintahan. Mulai pertengahan 2020 sudah bisa desain and build.

"Pembangunan konstruksi untuk jalan, air, dan gedung-gedung memakan waktu tiga hingga empat tahun. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 sudah ada pergerakan ke sana," ujarnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan mulai besok menyiapkan penentuan lokasi dengan melibat gubernur dan naskah akademik RUU

Dia mengatakan tahun 2020 dijadwalkan sudah final mengenai master plan, urban buliding, building desain, hingga RUU.  Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bisa dimulai akhir 2020.

Selanjutnya, proses pemindahan fasilitas pemerintahah dilakukan secara bertahap dan paling lambat 2024 seluruh fasilitas pemerintah pusat sudah dipindahkan dari Jakarta Kalimantan Timur.

"Paling lambat 2024 proses pemindahan sudah bisa dilakukan, yang tahapannya nanti akan didetailkan. Jadi paling lambat 2014 kita sudah memindahkan pusat pemerintahan"

Presiden Joko Widodo menegaskanJakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan. Jakarta akan dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan Urban Regeneration yang dianggarkan Rp571 triliun akan terus dijalankan. "Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap deksekusi, kata Jokowi.

Jokowi menambahkan dirinya sudah menyurati Ketua DPR mengenai penetapan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sebagai lokasi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Rancangan Undang-Undang mengenai pemindahan ibu kota akan segera disusun untuk disampaikan kepada DPR," lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi didampingi menteri dan dua gubernur dalam mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota. Mereka adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Presiden mengemukakan lima alasan pemindahan ibukota ke Kaltim dengan memilih lokasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (Kukar).

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.

Kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia.

Ketiga, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, memiliki infrastruktur lumayan lengkap.

Kelima, tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare

Pemerintah menganggarkan dana Rp466 Triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.  Sekitar 19% dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset. 

Ada pun sisanya , sisanya 81% dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.

Presiden Jokowi memutuskan lokasi calon ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur dan berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten  Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Pemerintah dua menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare yang lahannya dikuasai oleh negara.

Sebelumnya sempat santer beredar informasi bahwa lokasi baru untuk ibu kota adalah di Kalimantan Timur. Rumor itu sempat dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, yang kemudian dia bantah sendiri pada Jumat (23/8/2019).

Sofyan menegaskan bahwa lokasi ibu kota baru RI belum ditentukan oleh pemerintah. Ia sekaligus mengoreksi pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa ibu kota baru bakal berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Timur sejatinya merupakan salah satu alternatif lokasi untuk ibu kota baru selain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

"[Itu] alternatifnya, kan kemarin itu antara lain sudah saya koreksi. Itu salah kutip saja," kata Sofyan usai menghadiri rapat dengan sejumlah kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sofyan menjelaskan bahwa penentuan ibu kota baru saat ini masih dalam tahap studi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ia pun mengharapkan masyarakat dapat menunggu sampai studi tersebut rampung dan diumumkan secara resmi.

Di hadapan hadirin Sidang Paripurna bersama DPR RI dan DPD RI Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan izin dan restu untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Walau begitu, Presiden belum menyebutkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

"Pemindahan ini untuk mewujudkan Indonesia maju," ujar Presiden Jokowi, Jumat (16/8/2019).

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan harus Indonesia sentris. Pemindahan ibu kota itu pun dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia.

Sebelumnya, pada awal pidato kenegaraan, Presiden Jokowi menegaskan kembali semangat para pendiri bangsa, “bahwa indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.”

Jokowi menegaskan bahwa pembangunan harus Indonesia sentris.