Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa di sejumlah daerah dan RUU Pertanahan menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Rabu (25/9/2019).
Berikut beberapa perincian topik utamanya:
Dengarkan Suara Rakyat! Pemerintah harus tepat dan cepat menjawab berbagai tuntutan publik dalam berbagai aksi massa mahasiswa secara serentak di sejumlah daerah. Respons yang salah dan berlarut-larut justru akan menjadi faktor ketidakpastian baru bagi perekonomian nasional.
15 Bank Minat Danai Unit Baru. Sebanyak 15 institusi keuangan berminat serius mendanai proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya Unit 9 dan 10 berkapasitas masing-masing 1.000 MW dengan nilai investasi total US$3,5 miliar.
Kondisi Global Tekan Penerimaan Pajak. Pemerintah menuding perlambatan ekonomi global menjadi penyebab utama seretnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, penerimaan pajak sampai akhir Agustus hanya Rp801,1 triliun atau 50,7% dari target APBN senilai Rp1.577,5 triliun.
Minat Warga China ke Australia Menurun. Selama ini, Australia menjadi negara yang berhasil meraih untung dari ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Negeri Kanguru itu menjadi destinasi utama wisatawan asal China, termasuk para pelajar.
Duniatex Berharap Dukungan Kreditur. Duniatex Group, konglomerasi bisnis pertekstilan di Jawa Tengah, berharap agar proses restrukturisasi utang di Pengadilan Niaga Semarang berjalan dengan lancar.
Korupsi, Investasi & Demokrasi. Ribuan mahasiswa berkumpul menentang rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang telah dan akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dianggap mengebiri demokrasi. Puncak kekisruhan itu bermula dari pengesahan revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang super kilat dan rencana pengesahan serta pembahasan sejumlah UU mulai dari revisi UU KUHP hingga RUU Pertanahan.
Stabilitas Masih Terjaga. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan stabilitas sistem keuangan (SKK) cukup terjaga sejalan dengan meredanya volatilitas pasar keuangan, kendati tantangan global masih tinggi.
Aturan Kontroversial Segera Dibahas. Pemerintah segera mengundang pihak-pihak terkait guna membahas kembali pasal-pasal yang dianggap kontroversial di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan setelah aturan itu resmi ditunda pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Stakeholders Urun Rembuk Nasib TINS. Pemerintah menjamin semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), termasuk yang menyangkut nasib izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. di Kepulauan Bangka Belitung.
BPH Migas: Aptrindo Gagal Paham. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menanggapi ultimatum dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dengan menyatakan telah terjadi mispersepsi di lapangan antara para pemangku kepentingan angkutan barang.
