Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat kekerasan dalam demonstrasi anti-pemerintah di Hong Kong tampak semakin serius. Namun pemerintah setempat yakin dapat menangani krisis itu sendiri.
Berbicara untuk pertama kalinya di depan publik sejak aksi protes massa meningkat akhir pekan kemarin, Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menyatakan tidak akan menyerah untuk membangun platform dialog.
“Kita harus mempersiapkan rekonsiliasi di masyarakat dengan berkomunikasi bersama orang-orang yang berbeda. Kami ingin mengakhiri situasi kacau di Hong Kong,” ujar Lam, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (27/8/2019).
Lam juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak kehilangan kendali.
Demonstrasi anti pemerintah meningkat menjadi aksi kekerasan pada hari Minggu (25/8/2019) ketika pengunjuk rasa melemparkan bom molotov ke pasukan keamanan. Petugas kemudian membalas dengan menembakkan meriam air dan gas air mata.
Aksi protes hari Minggu tersebut menjadi bentrokan paling sengit antara polisi dan demonstran sejak kekerasan meningkat pada pertengahan Juni guna menentang RUU ekstradisi yang akan memungkinkan warga Hong Kong diekstradisi ke China untuk diadili.
Baca Juga
Media pemerintah China kemudian menyampaikan peringatan mengenai kemungkinan intervensi militer di Hong Kong.
Meski tidak menyebutkan apakah otoritas China telah mencapai keputusan untuk bertindak ataupun kapan akan melancarkannya, peringatan itu menegaskan bahwa pihak otoritas memiliki mekanisme hukum yang diperlukan untuk mengerahkan pasukan di wilayah administrasi khusus tersebut.
Sejauh ini, pihak otoritas menolak untuk memenuhi satupun dari lima tuntutan utama para pemrotes yakni menarik RUU ekstradisi, membuat penyelidikan independen terhadap protes dan tindak polisi, berhenti menggambarkan protes sebagai ‘kerusuhan’, menghapuskan tuduhan terhadap mereka yang ditangkap, serta melanjutkan reformasi politik.
Para demonstran dikabarkan telah merencanakan menggelar lebih banyak demonstrasi dalam beberapa hari dan pekan mendatang.
Rencana ini menghadirkan tantangan langsung kepada pihak berwenang di Beijing, yang ingin memadamkan kerusuhan menjelang peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober.
Mantan pejabat pemerintah Hong Kong, Anson Chan, mengungkapkan bahwa Beijing mengandalkan peringatan propaganda negara tentang intervensi militer untuk memengaruhi lintasan protes, jika tiada tanda-tanda solusi politik antara pemerintah daerah dan para demonstran.
"Saya sangat berharap Beijing tidak akan pernah merasa perlu mengirimkan pasukan,” ujar Chan, anggota senior kamp pro-demokrasi Hong Kong. ‘
“Sudah pasti tidak sampai ke titik itu, tetapi saya khawatir bahwa semakin lama pemerintah berjalan tanpa menanggapi tuntutan publik, maka semakin tinggi risiko meningkatnya kekerasan,” jelasnya.
