Bisnis.com, JAKARTA – Media pemerintah China menyampaikan peringatan terkuatnya hingga kini mengenai kemungkinan intervensi militer di Hong Kong.
Kolom komentar tanpa berbubuhkan tanda tangan itu dikeluarkan Kantor Berita resmi China Xinhua News Agency pada Minggu (25/8/2019), setelah kerusuhan melanda pusat keuangan utama Asia tersebut untuk akhir pekan ke-12 berturut-turut.
Demonstrasi anti pemerintah meningkat menjadi aksi kekerasan pada hari Minggu (25/8) ketika pengunjuk rasa melemparkan bom molotov ke pasukan keamanan. Petugas kemudian membalas dengan menembakkan meriam air dan gas air mata.
Aksi protes hari Minggu tersebut menjadi bentrokan paling sengit antara polisi dan demonstran sejak kekerasan meningkat pada pertengahan Juni guna menentang RUU ekstradisi yang akan memungkinkan warga Hong Kong diekstradisi ke China untuk diadili.
Meski tidak menyebutkan apakah otoritas China telah mencapai keputusan untuk bertindak ataupun kapan akan melancarkannya, komentar itu menegaskan bahwa pihak otoritas memiliki mekanisme hukum yang diperlukan untuk mengerahkan pasukan di wilayah administrasi khusus tersebut.
"Ini bukan lagi demonstrasi biasa, tetapi sebuah 'revolusi warna' yang bertujuan menghancurkan tatanan konstitusional SAR (Hong Kong Special Administrative Region) dari bawah,” paparnya, mengutip pernyataan oleh mendiang pemimpin Deng Xiaoping yang mengatakan bahwa Beijing harus bertindak dalam keadaan seperti itu.
“Ini adalah wewenang pemerintah pusat, dan juga tanggung jawab pemerintah pusat,” lanjut komentar itu, sebagaimana diwartakan Bloomberg, Senin (26/8/2019).
Peringatan dari Beijing dikeluarkan setelah aksi protes keras kembali menggoyang Hong Kong akhir pekan kemarin. Padahal jalan-jalan di kota tersebut sempat diramaikan demonstrasi yang berlangsung damai selama berhari-hari sebelumnya.
“Konfrontasi tegang - dimana seorang perwira polisi menembakkan tembakan peringatan di udara - bisa memicu nada yang lebih keras,” ujar Shi Yinhong, seorang profesor hubungan internasional di Renmin University, Beijing.
“Pemerintah China siap untuk intervensi bersenjata, tetapi ini adalah upaya terakhir. Saya pikir pemerintah China tidak akan melakukannya sebelum terlebih dahulu menguras opsi pemerintah Hong Kong,” tambahnya.
Menurut Shi, polisi Hong Kong masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan respons mereka sendiri sebelum China mengambil risiko atas kejatuhan politik dan ekonomi yang parah dari intervensi langsung.
“Peringatan itu menjadi lebih keras, dan itu berarti adanya sedikit peningkatan dari pernyataan saat ini,” katanya.
Sementara itu, mantan pejabat pemerintah Hong Kong, Anson Chan, mengungkapkan bahwa Beijing mengandalkan peringatan propaganda negara tentang intervensi militer untuk mempengaruhi lintasan protes, jika tiada tanda-tanda solusi politik antara pemerintah daerah dan para demonstran.
"Saya sangat berharap Beijing tidak akan pernah merasa perlu mengirimkan pasukan,” ujar Chan, anggota senior kamp pro-demokrasi Hong Kong. ‘
“Sudah pasti tidak sampai ke titik itu, tetapi saya khawatir bahwa semakin lama pemerintah berjalan tanpa menanggapi tuntutan publik, maka semakin tinggi risiko meningkatnya kekerasan,” pungkasnya.
